Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru, yang akrab disapa Gus Falah, menyatakan pembacokan terhadap dua anggota Satlantas Polresta Jambi sebagai ancaman serius terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Peristiwa itu terjadi saat kedua anggota polisi sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo pada Senin (22/6/2026) pagi.
Gus Falah menilai serangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas negara bukan semata tindakan kriminal terhadap individu, melainkan upaya yang menyerang kewibawaan institusi penegak hukum.
Menurutnya, aparat yang melaksanakan tugas negara wajib memperoleh perlindungan hukum secara penuh agar fungsi penegakan hukum tidak terganggu.
Jika tindakan semacam ini dibiarkan, Gus Falah memperingatkan, maka potensi runtuhnya supremasi hukum dan penurunan wibawa negara di mata publik akan meningkat.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2026), ia meminta penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut dengan tegas menggunakan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ia merujuk pada Pasal 348 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau dikenai pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Gus Falah juga mengingatkan bahwa apabila penyerangan dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban luka, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 349 dan Pasal 350 KUHP.
Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus ini sampai tuntas, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta motif di balik penyerangan.
Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dari tindakan kriminal yang menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum harus memberikan efek jera.
Insiden pembacokan terhadap dua anggota Satlantas Polresta Jambi tersebut memicu perhatian publik dan mendapat kecaman dari berbagai kalangan karena dinilai sebagai serangan langsung terhadap aparat penegak hukum yang sedang bertugas.







