Usulan pembentukan aturan yang memberi sanksi terhadap kampanye atau fasilitasi praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dinilai berpeluang kuat untuk diwujudkan di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Nasyirul Falah Amru, anggota Komisi III DPR RI yang juga dikenal sebagai Gus Falah.
Kepada wartawan pada Sabtu (27/6/2026), ia menanggapi dorongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah dan DPR menyusun regulasi yang lebih tegas terkait hal tersebut.
Gus Falah menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan karenanya harus menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila yang mencakup aspek agama, moral, dan adat istiadat hendaknya tercermin dalam kebijakan hukum yang dibuat negara.
Ia menyebut bahwa norma-norma yang hidup di masyarakat, termasuk pandangan keagamaan yang menolak praktik LGBT, patut menjadi salah satu referensi dalam pembuatan aturan hukum.
Meski demikian, Gus Falah menekankan bahwa setiap inisiatif legislasi harus melalui mekanisme formal yang ditetapkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan bahwa proses tersebut wajib mempertimbangkan aspirasi publik serta prinsip-prinsip negara hukum.
Diskursus mengenai pengaturan kampanye dan fasilitasi praktik LGBT, menurutnya, perlu ditempatkan dalam kerangka mempertahankan nilai kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila.
Gus Falah menyatakan bahwa pembahasan legislasi semacam itu wajar dan mungkin terjadi selama prosedur hukum dilaksanakan secara sah dan konstitusional.







