Pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk menjadi PPPK penuh atau mengikuti pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Menurut Abdul Mu’ti, peluang tersebut ditujukan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai layak untuk diangkat.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan itu nantinya memberi peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh.
Selain itu, guru PPPK paruh waktu yang eligible dapat diberi kesempatan mengikuti seleksi melalui jalur PNS.
Mu’ti belum merinci jumlah formasi yang akan disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut.
Proses pengaturan kuota dan mekanisme masih dibahas bersama sejumlah kementerian serta Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembahasan dengan pimpinan DPR telah dilakukan beberapa kali dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta perwakilan dari Sekretariat Negara, kata Mu’ti.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang diangkat menjadi PNS.
Menurut Lalu, pengangkatan penuh sebagai PNS diperlukan untuk menghapus ketimpangan status yang selama ini terjadi di kalangan guru.
Ia menilai perbedaan status kepegawaian menimbulkan disparitas dalam profesi guru dan menilai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN/Honorer) hanya solusi jangka pendek.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (11/5).
“Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas, ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu,” tambahnya.
Usulan tersebut menambah tekanan agar pemerintah segera memberi kepastian status kepegawaian bagi guru, terutama bagi yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu maupun non-ASN.







