Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan posisi profesi guru di Indonesia.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia merilis informasi mengenai kesepakatan tersebut pada Senin, 31 Agustus 2026.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan penataan status kepegawaian guru yang dirumuskan dalam tiga hal pokok.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi dan penataan tersebut.
Pengalihan guru paruh waktu menjadi PPPK diusulkan dialokasikan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027.
Qodari menyatakan guru berstatus PPPK akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027.
Proses itu dilakukan melalui mekanisme seleksi, bukan pengangkatan otomatis, sehingga peserta yang tidak lulus tetap mempertahankan statusnya sebagai PPPK.
Pemerintah juga berencana menata agar status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat.
Ketentuan teknis mengenai penatausahaan kepegawaian dan sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
Selain penataan status, pemerintah membuka rekrutmen guru untuk menutup kekurangan tenaga pendidik nasional.
Rekrutmen terbuka tersebut dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan.
Melalui langkah ini, pemerintah bermaksud menyatukan status dan jenjang karier guru dalam satu kerangka nasional yang utuh.
Penataan tersebut dipandang sebagai bagian dari reformasi tata kelola yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Setiap upaya yang memperkuat posisi guru dianggap sebagai investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia, demikian pernyataan yang disampaikan Bakom.







