Pemerintah mengambil kebijakan memperketat proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia.
Langkah ini diberlakukan dengan alasan utama melindungi aset dan kedaulatan nasional dari potensi penyalahgunaan status kewarganegaraan.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pengetatan tersebut perlu diiringi pemeriksaan menyeluruh terhadap motif pemohon.
Hikmahanto meminta pemerintah menelaah asal negara pemohon serta kemungkinan beban finansial yang ditimbulkan bagi negara.
Menurut Hikmahanto, setiap permohonan naturalisasi yang akan diajukan kepada Presiden RI membutuhkan proses skrining yang cermat dan tajam.
Ia menekankan perlunya pengawasan ekstra terhadap pemohon yang diperkirakan dapat membebani anggaran atau pelayanan publik.
“Kita harus melakukan screening, screening yang betul-betul ekstra, terutama bagi pemohon yang berpotensi membebani negara Indonesia,” ujar Hikmahanto, Selasa, 11 Agustus 2026.
Hikmahanto juga mengingatkan risiko korupsi dalam proses seleksi dan menegaskan agar mekanisme rekrutmen bersifat profesional serta transparan.
Ia memperingatkan praktik suap di lini depan dapat berakibat pada konsekuensi ekonomi dan sosial yang berat bagi negara.
Selain itu, Hikmahanto menyoroti dampak kepemilikan tanah oleh pemegang kewarganegaraan baru terhadap harga tanah dan akses masyarakat lokal.
Karena kewarganegaraan memberikan hak kepemilikan tertentu, naturalisasi perlu mempertimbangkan implikasi terhadap kenaikan harga tanah dan ketimpangan sosial.
Ia menegaskan naturalisasi layak diberikan pada pemohon yang memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia dan tidak membebani negara.
Motif untuk menghindari kewajiban pajak disebut Hikmahanto sebagai alasan yang seharusnya menutup kemungkinan pemberian status kewarganegaraan.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan kebijakan pengetatan diarahkan untuk menjaga aset nasional Indonesia.
Supratman menemukan indikasi ada pemilik usaha WNA yang mengajukan status WNI secara individu tanpa melibatkan anggota keluarga lain.
Pola pengajuan tersebut membuat pemerintah mencermati kemungkinan penggunaan naturalisasi semata untuk mengamankan properti dan hak atas tanah.
Dengan demikian, pengetatan aturan dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi kewarganegaraan sebagai alat pengamanan aset semata.







