Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan My Esti Wijayanti diwakili oleh Anggota DPRD DIY Demas Kursiswanto bersama Anggota DPRD Gunungkidul Sigit Subarno menyalurkan bantuan air bersih dalam program “Toya Tondo Tresno” pada Selasa (18/8/2026).
Kegiatan difokuskan di Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, yang terdampak kering panjang akibat musim kemarau.
Bantuan air tangki didistribusikan ke empat titik utama, yakni Padukuhan Pule Kulon, Bengle, Prigi, dan Klepu.
Target awal penyaluran mencapai hingga 100 tangki air bersih untuk seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan kemungkinan penambahan sesuai kebutuhan lapangan.
Pihak penyelenggara bekerja sama dengan pemerintah Kapanewon dan perangkat Kalurahan untuk menentukan titik penyaluran agar tepat sasaran.
Menurut Demas, langkah koordinasi dimaksudkan untuk memastikan bantuan sampai kepada warga yang paling membutuhkan dan tidak terduplikasi.
Permasalahan utama di Sidoharjo berkaitan dengan kondisi geografis yang berbukit dan berlembah, sehingga akses dan distribusi air menjadi sulit.
Meskipun beberapa infrastruktur jaringan air telah dibangun, operasionalnya belum optimal sehingga belum mampu menyelesaikan kebutuhan air jangka panjang.
Masalah teknis yang tercatat meliputi sistem pompa yang belum mampu mendorong air ke seluruh padukuhan.
Status PAMSIMAS (Pengelolaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) juga belum berjalan penuh di semua lokasi.
Cakupan layanan PDAM Tirta Handayani pun dinilai belum menjangkau seluruh wilayah Kalurahan Sidoharjo secara memadai.
Kondisi tersebut membuat banyak warga tetap bergantung pada pasokan air tangki setiap kali musim kemarau datang.
Sigit Subarno menyatakan akan terus mendampingi masyarakat dan mengadvokasi perbaikan infrastruktur air bersih di daerah tersebut.
Langkah yang diusulkan mencakup penguatan fungsi PAMSIMAS dan peningkatan sinergi antara PDAM dan pemerintah kalurahan agar pengelolaan air lebih efektif.
Tim ini juga akan mengawal pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat serta mengusulkan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pantauan lanjutan dan penyesuaian bantuan akan dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan warga di lapangan.







