Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menyusul kembali meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada Selasa (14/7/2026).
Gunung Anak Krakatau kini dicatat berada pada Status Level III (Siaga) setelah aktivitas vulkaniknya menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir.
Kenaikan aktivitas ini kembali membangkitkan kecemasan publik akan potensi tsunami, mengingat tragedi yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018.
BMKG sendiri menyatakan belum ada indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada gelombang tsunami akibat aktivitas GAK.
Puan menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam merespons kondisi tersebut.
Menurutnya, intensitas erupsi yang meningkat menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai bagian dari cincin api dunia wajib memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa ancaman bencana geologi tak selalu bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan jika seluruh mekanisme kesiapsiagaan bekerja cepat, terintegrasi, dan berdasarkan kajian ilmiah.
Puan meminta agar peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dijadikan momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional, khususnya di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki riwayat kerawanan tinggi.
Evaluasi itu, ujar dia, harus mencakup pemantauan gunung api, efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, serta koordinasi antarinstansi dan kapasitas pemerintah daerah.
Dia juga menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan sebagai bagian dari sistem yang komprehensif.
Informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah harus disampaikan dengan cepat, konsisten, dan mudah dipahami, tambah Puan.
Tujuannya untuk mencegah kepanikan dan menutup ruang bagi penyebaran informasi tidak terverifikasi.
Kecepatan penyampaian informasi, kata Puan, sangat penting bagi warga pesisir serta pelaku pelayaran di sekitar Selat Sunda.
Dia juga meminta pihak berwenang memetakan kelompok masyarakat rentan agar proses evakuasi saat bencana berlangsung lebih efektif dan tidak memakan waktu.
Puan menilai penguatan mitigasi bencana perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan terus dikawal DPR RI.
Prioritas pengawasan DPR, menurutnya, antara lain adalah penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat.
Selain itu, Puan menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang terkait pengaruh Siklon Tropis Bavi.
Menurutnya, ancaman cuaca ekstrem ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola antisipasi bencana secara nasional.
Di tengah frekuensi cuaca ekstrem yang meningkat akibat perubahan iklim, pemerintah tidak bisa lagi menunggu dampak baru bertindak, tegasnya.
Dia mengingatkan perlunya sistem yang mampu mengubah setiap peringatan dini menjadi langkah antisipatif terkoordinasi hingga tingkat daerah.
Informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam rangka melindungi masyarakat, ujar Puan.
Dia meminta agar setiap peringatan cuaca ekstrem langsung diikuti langkah operasional terukur, termasuk aktivasi posko siaga, kesiapan logistik, dan perlindungan wilayah pesisir.
Pengaturan aktivitas transportasi laut serta penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami masyarakat juga menjadi bagian dari langkah tersebut.
Puan menambahkan, evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antar lembaga perlu dilakukan agar peringatan BMKG benar-benar berujung pada tindakan yang mengurangi risiko di lapangan.
Semakin cepat pemerintah mampu mengubah informasi menjadi aksi, semakin besar peluang mengurangi korban jiwa, melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, dan menjaga kelangsungan pelayanan publik, tutupnya.







