JENGGALA.ID – Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan dilarang berpartisipasi dalam aktivitas politik selama 5 tahun. Hal ini dikarenakan ia terbukti terlibat dalam tindak pidana suap dan gratifikasi dengan nilai sekitar Rp19,6 miliar.
Ketua majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rianto Adam Pontoh, mengumumkan putusan ini pada Kamis (19/10). Selain hukuman penjara, Lukas Enembe juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta atau empat bulan kurungan jika tidak sanggup membayar denda tersebut.
Terdakwa Lukas dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor.
Majelis hakim juga memutuskan bahwa Lukas Enembe harus membayar uang pengganti sebesar Rp19,6 miliar dalam waktu maksimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika ia tidak mampu membayar dalam waktu tersebut, maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta yang disita tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman tambahan 2 tahun penjara.
Selain hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga memutuskan mencabut hak politik Lukas Enembe selama 5 tahun.
Dalam mengambil keputusan ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan meliputi perilaku Lukas yang tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penggunaan kata-kata kasar dalam persidangan. Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan mencakup kurangnya catatan pidana sebelumnya, tanggungan keluarga, dan kesehatan yang kurang baik namun tetap bisa mengikuti persidangan.
Lukas Enembe dan kuasa hukumnya menolak putusan ini, sementara jaksa menyatakan akan mempertimbangkan ulang. Harap dicatat bahwa vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK, yang menginginkan hukuman 10,5 tahun penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik yang lebih berat.







