Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari menyusul gempa berkekuatan magnitudo (M) 7 yang mengguncang wilayah pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Keputusan itu diumumkan oleh Gubernur Melki Laka Lena pada Minggu, 16 Agustus 2026.
Status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026 dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penetapan keadaan darurat dimaksudkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa serta memudahkan akses, koordinasi, dan komunikasi antar lembaga yang terlibat.
Keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk terdampak ditetapkan sebagai prioritas utama selama masa tanggap darurat.
Semua sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk operasi pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan darurat, pemenuhan kebutuhan pokok, serta penyediaan tempat pengungsian.
Pemulihan akses transportasi dan perbaikan infrastruktur yang terdampak juga menjadi bagian dari agenda penanganan.
Pembiayaan pelaksanaan penanganan selama masa tanggap darurat akan dibebankan pada APBD NTT serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pemerintah daerah mengharapkan bahwa penetapan status ini akan mempercepat mobilisasi sumber daya dan memperbaiki koordinasi di sejumlah wilayah terdampak.







