Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp712 miliar tidak otomatis mencerminkan rendahnya serapan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali akhir pekan lalu.
Giri Prasta menjelaskan bahwa tersisa anggaran bisa timbul akibat efisiensi pelaksanaan maupun hasil proses tender yang menghasilkan penghematan, sehingga alokasi tidak sepenuhnya terserap.
Ia menambahkan harapan bahwa perhitungan teknis berikutnya dapat menunjukkan pendapatan yang melampaui target, sesuatu yang dinilai positif bagi keuangan daerah.
Menurutnya, keberadaan SiLPA tidak selalu menjadi indikator kegagalan pelaksanaan program; perencanaan yang matang justru mendorong tingkat serapan anggaran yang baik.
Giri Prasta juga menyampaikan bahwa semua pertanyaan dan masukan fraksi-fraksi DPRD akan dijawab secara resmi oleh Gubernur Bali pada rapat berikutnya.
Pemerintah Provinsi Bali memandang pandangan umum fraksi sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Giri Prasta (dikutip Senin (13/7/2026)).
Besarnya SiLPA tetap menjadi sorotan beberapa fraksi di DPRD Bali.
Fraksi Partai Golkar menuntut penjelasan rinci mengenai faktor utama penyebab SiLPA Rp712 miliar, apakah akibat pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja, atau perencanaan program yang belum optimal.
Anggota DPRD Bali Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan, juga menyinggung kemungkinan bahwa ketakutan jajaran OPD terkait potensi masalah hukum turut memengaruhi perilaku penyerapan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan keprihatinan atas realisasi belanja daerah yang tercatat baru mencapai 88,42 persen dari pagu anggaran.
Fraksi ini meminta klarifikasi apakah angka realisasi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa, atau hambatan administratif lain.
PDI Perjuangan juga meminta penjelasan komponen SiLPA yang bersifat terikat dan yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya agar tidak menimbulkan persepsi program pembangunan tertunda.
Anak Agung Gede Agung Suyoga mewakili Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Fraksi meminta Organisasi Perangkat Daerah, melalui Gubernur, memaparkan strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.







