Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menolak gagasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tanpa kehadiran wakil kepala daerah.
Menurut Giri, mekanisme saat ini harus dipertahankan sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket.
“Tetap langsung dan berpasangan,” ujar Giri pada Jumat (7/8/2026).
Ia menekankan bahwa keberadaan wakil kepala daerah esensial untuk menjamin kelangsungan pemerintahan apabila kepala daerah menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya.
Giri juga menilai posisi wakil kepala daerah penting bagi stabilitas birokrasi daerah sehingga fungsi pemerintahan tidak terganggu saat terjadi kondisi darurat atau ketidakhadiran kepala daerah.
Di sisi lain, ia mengakui adanya persoalan mengenai ketidakseimbangan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Namun, Giri berpendapat bahwa ketidakseimbangan kewenangan bukanlah alasan yang tepat untuk menghapus sistem pemilihan pasangan kepala dan wakil kepala daerah.
Ia mendorong upaya perbaikan regulasi sebagai solusi, bukan penghilangan jabatan wakil kepala daerah dari mekanisme Pilkada.
Lebih lanjut, Giri meminta pembagian tugas dan kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya diatur secara lebih rinci dan tegas agar tanggung jawab dapat dipikul secara proporsional.
Wacana untuk tidak lagi memilih wakil kepala daerah melalui Pilkada sebelumnya diajukan oleh Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin.
Dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (30/7/2026), Khozin mengusulkan agar Pilkada cukup untuk memilih kepala daerah, sementara wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.
Giri menegaskan kembali relevansi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan, sambil menekankan kebutuhan revisi aturan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif.







