Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, menilai praktik balas budi pasca-pemilihan kepala daerah menjadi pendorong utama maraknya korupsi di kalangan kepala daerah.
Giri menyampaikan penilaian tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (6/7/2026).
Menurutnya, tingginya biaya politik selama kontestasi membuat kepala daerah terpilih merasa terikat untuk mengganti dukungan yang mereka terima, baik berupa bantuan kemenangan maupun pendanaan kampanye.
Tekanan untuk “membayar kembali” itu kerap berujung pada tindakan menyimpang, antara lain pemungutan uang dari bawahan untuk promosi jabatan, kolusi dengan kontraktor, serta pembuatan regulasi yang menguntungkan pihak tertentu.
Giri menegaskan bahwa pendapatan formal seorang kepala daerah pada umumnya cukup untuk kebutuhan pribadi.
Namun beban kewajiban politik pasca-pilkada, menurutnya, menciptakan celah bagi praktik-praktik koruptif untuk muncul.
Untuk mencegah kondisi tersebut, ia mendorong perombakan sistem pilkada agar biaya politik tidak kian membengkak, termasuk melalui perbaikan aturan terkait pembiayaan politik.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya upaya pencerdasan pemilih agar pemimpin dipilih berdasarkan kapabilitas dan integritas, bukan karena imbalan atau kepentingan lain.
Giri menyinggung penangkapan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari bertambahnya daftar kepala daerah tersangkut kasus korupsi sepanjang 2026.
Ia menyatakan keprihatinan bahwa tindakan tidak terpuji tersebut terjadi saat banyak daerah sedang menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan efisiensi anggaran.
Giri mendorong Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan secara koordinatif.
Ia menekankan perlunya sinergi antara Kemendagri, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian untuk menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme di level kepala daerah.







