Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez meminta pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan internal Polri menyusul laporan dugaan penyekapan dan penyiksaan yang melibatkan seorang anggota Polres Tegal Kota.
Pernyataan itu disampaikan Gilang pada Rabu (8/7/2026) sebagai respons atas kabar yang memicu keprihatinan publik tersebut.
Terduga pelaku kasus ini diberitakan berinisial Aiptu N, sementara korban disebut berinisial M (30) dan disebut sebagai istri siri dari terduga pelaku.
Sumber informasi menyebutkan korban diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan sejak 2023, termasuk dipaksa meracik narkotika jenis sabu dan dipaksa mengonsumsi narkoba.
Kasus itu juga memuat tudingan penyiksaan fisik menggunakan air keras, yang diklaim menyebabkan sekitar 47 persen tubuh korban mengalami luka bakar.
Gilang menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian wajib diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, apabila terbukti, pelaku harus menerima sanksi yang tegas karena keterlibatan aparat menuntut penegakan hukum yang lebih berat.
Selain proses hukum, Gilang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi korban, mencakup bantuan hukum, pemulihan kesehatan fisik dan mental, serta pendampingan sosial.
“Korban harus mendapatkan pemulihan yang layak dan perlindungan tanpa syarat,” ujar Gilang.
Secara kelembagaan, kasus tersebut dianggapnya sebagai momentum untuk mengubah paradigma pengawasan di tubuh Polri.
Gilang menilai praktik pengawasan yang selama ini dominan bersifat complaint-based oversight memiliki keterbatasan karena bergerak setelah munculnya pengaduan atau sorotan publik.
Oleh karena itu, ia mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based oversight) yang mampu memetakan pola perilaku serta rekam jejak penugasan anggota secara proaktif.
Reformasi yang diusulkan meliputi pengembangan early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Gilang juga meminta audit berkala terhadap satuan dengan tingkat pengaduan tinggi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan operasional.
Penguatan fungsi Propam berbasis analisis data menjadi salah satu rekomendasi untuk mempercepat identifikasi masalah internal.
Selain itu, ia meminta agar Polri menyampaikan laporan berkala kepada DPR mengenai tren pengaduan masyarakat, penyelesaian perkara etik, dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
Gilang menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana oleh anggota Polri perlu diproses simultan antara mekanisme pidana dan penegakan etik agar tidak muncul persepsi perlakuan istimewa.
Baginya, kepastian proses hukum dan transparansi penanganan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Politisi PDI Perjuangan ini berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II dan menutup pernyataannya dengan menyoroti kewajiban moral Polri untuk turut memulihkan korban di samping penegakan hukum.







