Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina mengeluarkan seruan darurat kepada gereja-gereja di seluruh dunia agar mengambil langkah segera demi menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen di Yerusalem.
Pernyataan tersebut dikeluarkan pada 3 September 2026.
Komite menyatakan langkah Israel yang melarang guru dari Tepi Barat memasuki sekolah tempat mereka mengajar menjadi alasan utama seruan itu.
Otoritas Israel, menurut komite, menolak menerbitkan atau memperbarui izin masuk bagi sejumlah guru dan staf Palestina.
Kebijakan itu membuat banyak tenaga pengajar tidak bisa mencapai sekolah dan tempat kerja masing-masing.
Akibatnya, beberapa lembaga pendidikan Kristen memilih menggelar mogok kerja tanpa batas waktu.
Komite memperingatkan situasi ini mengancam kelangsungan tahun ajaran 2026–2027 dan berpotensi mencegah murid kembali ke ruang kelas.
Menurut pernyataan, kebijakan terbaru merupakan bagian dari pembatasan yang lebih luas terhadap akses dan pendidikan Palestina di Yerusalem.
Salah satu isu yang disoroti adalah penerapan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina.
Komite juga menyoroti adanya undang-undang Knesset yang mengatur perekrutan lulusan institusi pendidikan tinggi Palestina.
Langkah-langkah tersebut, kata komite, menempatkan identitas Yerusalem dalam risiko dan bertentangan dengan hukum internasional serta sejumlah resolusi PBB yang menegaskan status Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki.
Komite menambahkan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa Keempat dan menegaskan bahwa pendidikan harus dianggap sebagai hak, bukan hak istimewa.
Lembaga pendidikan Kristen digambarkan sebagai bagian integral dari sejarah Yerusalem serta misi dan keberadaan Gereja di kota itu.
Sekolah-sekolah tersebut telah melayani berbagai generasi warga Palestina, termasuk komunitas Kristen dan Muslim, menurut pernyataan komite.
Oleh sebab itu, komite mendesak agar peran historis lembaga-lembaga pendidikan itu dilindungi dan dipertahankan.
Komite meminta gereja-gereja internasional memobilisasi pengaruh dan jaringan diplomatik mereka untuk mendesak Israel menerbitkan dan memperbarui izin bagi staf yang terdampak.
Tujuannya agar sekolah dapat dibuka kembali dan guru serta siswa dapat kembali ke ruang kelas dengan aman.
Selain itu, komite menyerukan dukungan berkelanjutan bagi institusi pendidikan dan gereja di Yerusalem serta tindakan dari masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung.
Perlu dicatat bahwa Israel mewajibkan warga Palestina dari Tepi Barat memiliki izin khusus untuk memasuki Yerusalem Timur guna bekerja, belajar, mendapatkan perawatan medis, dan beribadah.







