Hujan deras yang turun di dataran Vietnam Selatan pada 10 Agustus 1945 menjadi latar saat rombongan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tiba di Saigon.
Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat baru saja menyelesaikan penerbangan dari Singapura menuju Saigon yang menegangkan.
Mereka sempat diizinkan beristirahat sebelum pertemuan penting dengan Jenderal Besar Hisaichi Terauchi.
Namun bagi pasangan kepemimpinan yang dikenal sebagai Dwitunggal, waktu transit pada 10-11 Agustus tidak dimaknai sebagai jeda santai.
Sukarno dan Hatta malah menjadikan penginapan sebagai ruang kerja untuk menyusun strategi diplomasi kemerdekaan.
Isu sentral yang mereka bahas adalah batas teritorial yang akan menentukan nasib Nusantara pasca-jepang.
Hatta khawatir Jepang akan memberikan kemerdekaan secara parsial, misalnya hanya untuk Pulau Jawa atau Jawa dan Sumatra saja.
Kekhawatiran itu berakar pada pembagian administrasi militer Jepang yang telah memisah wilayah bekas Hindia Belanda menjadi tiga zona.
Pertama adalah Angkatan Darat ke-16 (Rikugun) yang menguasai Jawa dan Madura.
Kedua adalah Angkatan Darat ke-25 (Rikugun) yang bertugas di Sumatra dan semula berkantor di Singapura lalu berpindah ke Bukittinggi.
Ketiga adalah wilayah Indonesia Timur—termasuk Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil/Nusa Tenggara—yang berada di bawah komando Angkatan Laut (Kaigun) dengan pusat di Makassar.
Hatta melihat struktur tiga komando itu sebagai ancaman pemecahan wilayah, yang berpotensi menyebabkan “Balkanisasi” Nusantara.
Untuk mencegah skenario pecah belah tersebut, Dwitunggal menyiapkan argumen hukum yang tegas sebelum bertemu Terauchi.
Mereka mengadopsi prinsip Uti Possidetis Juris sebagai dasar tuntutan bahwa kemerdekaan harus mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
Pesan yang hendak disampaikan adalah jelas: jika Jepang bermaksud memerdekakan Indonesia, maka wilayah yang dimerdekakan harus utuh, tanpa pengembalian bagian manapun kepada Belanda.
Sukarno tidak tampil dengan status pribadi semata saat menghadapi pihak Jepang.
Ia memilih berbicara sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebuah badan yang baru dibentuk pada 7 Agustus 1945.
Susunan anggota PPKI disusun agar mencerminkan representasi keseluruhan wilayah Nusantara.
Di antara perwakilan tersebut adalah Teuku Moh. Hasan untuk Sumatra, Dr. Ratulangi untuk Sulawesi, A.A. Hamidhan untuk Kalimantan, Mr. Johannes Latuharhary untuk Maluku, dan Mr. I Gusti Ketut Pudja untuk Sunda Kecil.
Dengan membawa mandat kolektif PPKI, Sekutu diplomatik yang hendak dibicarakan adalah legitimasi pemerintahan nasional yang menyatukan semua wilayah.
Malam sebelum keberangkatan menuju dataran tinggi Dalat dipakai untuk mematangkan poin-poin tersebut, dengan dr. Radjiman yang berusia 66 tahun berperan sebagai penyejuk dan penasehat alami.
Pada pagi 12 Agustus 1945, ketika rombongan bergerak ke Dalat, Sukarno, Hatta, dan Radjiman telah merumuskan tuntutan teritorial yang tegas.
Mereka datang bukan sebagai tawanan bingung, melainkan sebagai perwakilan yang siap menekan Jenderal Besar Terauchi demi penyerahan kedaulatan Nusantara secara utuh.







