Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memberikan layanan administrasi bagi warga terdampak gempa di NTT.
Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers yang diterima RRI, Kamis, 20 Juli 2026.
Bantuan yang disiapkan meliputi penerbitan kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak, antara lain KTP elektronik (e-KTP), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK).
Semua layanan tersebut akan dipercepat dan disediakan secara gratis bagi warga yang terdampak bencana.
Karnavian memerintahkan Dirjen Dukcapil untuk segera berkoordinasi dengan kantor Dukcapil di tingkat kabupaten dan provinsi agar pelayanan dapat terselenggara di lapangan.
Tim Dukcapil dijadwalkan turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan pelayanan verifikasi dan pencetakan dokumen kepada masyarakat.
Pencetakan ulang dokumen dinilai relatif mudah karena data penduduk telah tersimpan secara digital.
290 juta (penduduk) Indonesia, hampir 98% datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri.
Kemudahan ini juga didukung oleh penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition oleh Ditjen Dukcapil untuk mempercepat proses verifikasi dan pencetakan ulang.
Selain dokumen kependudukan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Koordinasi dengan ATR/BPN ditujukan untuk membantu pencetakan ulang surat tanah dan dokumen pertanahan penting yang hilang atau rusak.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mempercepat pemulihan administrasi bagi warga NTT sehingga identitas dan bukti kepemilikan dapat segera pulih.







