Komisi X DPR RI meminta Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyerahkan laporan rinci mengenai kondisi situs dan peninggalan budaya yang terdampak gempa M 7,7.
Pernyataan ini disampaikan untuk menjadi dasar langkah berikutnya dalam penentuan prioritas rehabilitasi dan alokasi anggaran penanganan.
Bonnie Triyana menekankan bahwa verifikasi lapangan harus dilakukan terlebih dahulu agar perencanaan pemulihan tidak sekadar bersifat administrasi.
Politikus dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan harapannya setelah bertemu di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Ia mengingatkan agar pendataan tidak hanya mencatat kerusakan fisik bangunan cagar budaya dan museum.
Seluruh unsur bernilai sejarah, termasuk manuskrip kuno, koleksi artefak, dan fasilitas pendukung kebudayaan, wajib diinventarisasi secara detail.
Bonnie menilai NTT menyimpan warisan sejarah yang sangat berharga sehingga kerusakan besar berpotensi menghapus pengetahuan dan nilai historis.
“Jika sampai hilang atau rusak parah tanpa penanganan tepat, kerugian kita akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Komisi X juga menekankan pentingnya pemetaan basis data awal (baseline data) yang menggambarkan kondisi sebelum bencana terjadi.
Perbandingan data sebelum dan sesudah bencana akan membantu menghitung estimasi biaya pemulihan secara presisi dan menilai dampak ekonomi, terutama apabila cagar budaya berperan sebagai destinasi wisata unggulan.
Sebagai langkah pengawasan, Komisi X akan menjadikan laporan resmi dari BPK Wilayah NTT sebagai acuan utama untuk mendorong percepatan pemulihan warisan budaya terdampak.







