Jenggala.id, Jakarta – KPK menggeledah kantor biro jasa di Bali terkait penyidikan dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian, Selasa 23 Juni 2026. Biro jasa tersebut diketahui kerap memberikan layanan pengurusan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Bali.
“Kemudian terkait dengan perkara imigrasi, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Ada satu kantor biro jasa yang memang seringkali memberikan jasa-jasa pengurusan dokumen keimigrasian untuk wilayah Bali dilakukan penggeledahan,” kata jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa 23 Juni 2026.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Menurut Budi, seluruh barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut guna memperkuat konstruksi perkara. Serta, alat bukti yang telah dimiliki penyidik.
“Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait. Serta, tentunya setiap barang bukti yang diamankan tersebut nanti akan dilakukan ekstraksi, ditelaah, dianalisis,” ujarnya.
Hingga saat ini, KPK belum mengungkap identitas biro jasa yang digeledah maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Penyidik masih mendalami keterkaitan dokumen dan barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Tak hanya Silmy Karim, KPK juga menjerat tujuh pejabat dan mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
1. Silmy Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024;
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025;
3. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat;
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal;
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal;
6. Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat;
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS;
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
Selain itu, KPK menyita berbagai aset senilai sekitar Rp17,5 miliar. Barang bukti, tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama. “Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Juni 2026,” kata Setyo.
Kedelapan tersangka dijerat Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12B tentang gratifikasi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







