Jenggala.id – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok, berkeinginan agar seluruh kantor anak usaha tersebut dipindahkan ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnis masing-masing.
Hal ini dilakukan karena saat ini banyak anak usaha atau subholding Pertamina yang menempati perkantoran mewah di Jakarta, padahal sebagian besar wilayah kerja mereka berada di luar Pulau Jawa.
Salah satu contoh adalah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang memiliki kantor pusat di Jalan Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Padahal, wilayah kerja PHR meliputi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Baca juga : Siswa SMK Negeri 2 Kota Cimahi Dapat Tambahan Uang Dari Sampah
Ahok mengungkapkan bahwa ketika berbicara tentang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sebelumnya merupakan milik Chevron, dia menyadari bahwa Chevron dulu memiliki kantor di Jakarta karena membutuhkan perwakilan untuk urusan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan berbagai keperluan lainnya.
Namun, ketika Blok Rokan diambil alih oleh Pertamina, menurut Ahok, sudah seharusnya kantor pusat PHR tidak lagi berada di gedung mewah di Kuningan dan tidak perlu menyewa kantor lagi di Jakarta.
Ahok berpendapat bahwa lebih masuk akal jika kantor pusat PHR berada di wilayah kerja mereka di Rokan itu sendiri. Dengan demikian, PHR bisa lebih dekat dengan operasionalnya dan dapat lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah kerjanya.
Baca juga : PT Pertamina Dumai Akan Bertanggung Jawab Terhadap Dampa
Selain PHR, Ahok juga berkeinginan agar anak usaha lain dari subholding Pertamina Hulu Energi (PHE) juga berkantor di wilayah kerja masing-masing.
Tujuan dari langkah ini adalah agar tidak perlu lagi menyewa kantor pusat di Jakarta. Wilayah kerja PHE sendiri terbagi menjadi 5 regional, yang mencakup 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 wilayah kerja internasional di 13 negara, termasuk kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.
Secara rinci, rencana yang diusulkan oleh Ahok mencakup pengelolaan wilayah kerja oleh beberapa anak usaha Pertamina sebagai berikut:
Baca juga : Jadi Sembilan Orang Korban Ledakan Kilang Minyak PT Pertamina Dumai
Regional Sumatera: Wilayah kerja ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang merupakan anak usaha dari subholding Pertamina Hulu Energi (PHE). PHE memiliki tanggung jawab atas beberapa wilayah kerja di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Regional Jawa: Wilayah kerja ini dikelola oleh PT Pertamina EP (PEP). PEP bertanggung jawab atas beberapa wilayah kerja di Pulau Jawa.
Regional Kalimantan: Wilayah kerja ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). PHI memiliki tanggung jawab atas beberapa wilayah kerja di Kalimantan.
Baca juga : Terbongkar Tragedi Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang Jakarta
Regional Indonesia Timur: Wilayah kerja ini dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC). PEPC bertanggung jawab atas beberapa wilayah kerja di wilayah Indonesia Timur.
Regional Internasional: Wilayah kerja ini dikelola oleh PT Pertamina Internasional EP (PIEP). PIEP memiliki tanggung jawab atas beberapa wilayah kerja di luar Indonesia, termasuk di kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.
Ahok juga mengungkapkan keinginannya agar anak usaha Pertamina lainnya, seperti PT Kilang Pertamina Balikpapan (anak usaha dari PT Kilang Pertamina Internasional – KPI), yang saat ini berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, dipindahkan ke Balikpapan.
Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan kantor pusat Kilang Pertamina Balikpapan dengan wilayah operasionalnya, sehingga dapat lebih efisien dan fokus dalam menjalankan aktivitas produksi minyak dan pengolahan di wilayah tersebut.







