Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan Israel terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pangan ke Jalur Gaza, menilai kebijakan itu sebagai “kelaparan diam-diam” dan bentuk “rekayasa kelaparan” terhadap penduduk Palestina.
Data yang dikemukakan pihak Gaza dikutip dari Palestine Chronicle, Rabu, 9 September 2026.
Laporan menyebut Israel mengatur jumlah makanan dan pasokan kemanusiaan yang diizinkan memasuki wilayah tersebut.
Akibatnya, lebih dari 95 persen warga Gaza kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Selain itu, lebih dari 90 persen penduduk kehilangan daya beli sehingga tidak mampu membeli makanan dalam jumlah memadai.
Pihak berwenang Gaza menuduh Israel mencegah masuknya ratusan ribu truk bantuan meskipun ada komitmen dalam perjanjian gencatan senjata.
Angka yang disampaikan mencakup periode 330 hari sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, seharusnya 198.000 truk yang membawa bantuan kemanusiaan dan pangan memasuki Gaza selama periode itu.
Namun, hanya 69.387 truk yang dilaporkan diizinkan masuk ke wilayah tersebut.
Jumlah itu setara sekitar 35 persen dari target yang disepakati, sehingga sekitar 65 persen pasokan yang seharusnya dikirim tidak tiba di tujuan.
Gaza memperkirakan kekurangan pasokan mencapai sekitar 128.600 truk bantuan dan pangan.
Pembatasan akses ini dinilai memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah akibat bertahun-tahun serangan, pengungsian, dan kehancuran infrastruktur.
Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan agar lembaga internasional mendokumentasikan dampak pembatasan terhadap masyarakat serta meminta organisasi kemanusiaan mengungkap kondisi di lapangan.
Mereka juga mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan tekanan kepada Israel dan meminta mediator serta pihak pendukung kesepakatan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan gencatan senjata.
Tuntutan Gaza menekankan bahwa bantuan pangan dan kemanusiaan harus dapat masuk tanpa pembatasan dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Pihak berwenang memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan akan semakin memburuk jika tidak ada langkah efektif untuk menjamin kelancaran aliran bantuan ke wilayah tersebut.







