Ganjar Pranowo Soroti Keraguan Masyarakat Mengenai Agenda Reformasi KKN

JENGGALA.ID - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo telah mengungkapkan kekhawatiran banyak masyarakat mengenai sejauh mana Reformasi 1998 telah berhasil diimplementasikan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah. Ganjar menyoroti isu ini saat berbicara dengan wartawan di Kompleks GBK, Jakarta, pada Minggu (29/10). Menurut Ganjar, banyak warga yang meragukan pencapaian salah satu tujuan Reformasi, yakni penegakan hukum yang bersifat anti-KKN. Jika ada ketidaksempurnaan dalam aturan hukum yang menghambat penanganan masalah KKN, Ganjar berpendapat bahwa perlu ada evaluasi ulang terhadap aturan tersebut. Ganjar juga mengungkapkan telah berdiskusi dengan bakal calon wakil presiden Mahfud MD mengenai isu ini. Dia menekankan pentingnya peran aktor-aktor penegakan hukum yang dipilih untuk menjalankan tugas mereka. Menurutnya, imparsialitas aparat penegak hukum sangat krusial, karena salah satu aspirasi masyarakat pasca-1998 adalah memiliki pemerintahan yang bebas dari KKN. Ganjar menambahkan bahwa jika aturan hukum tidak mampu menangani masalah KKN secara efektif, rakyat pasti akan merasa kecewa. Ganjar mencermati bahwa perubahan besar terjadi pada tahun 1998, dan rakyat mengharapkan perbaikan sistem tata negara, termasuk upaya pemberantasan KKN. Selama beberapa waktu terakhir, isu KKN mencuat, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal yang mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Keputusan MK memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, untuk menjadi calon wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Saat ini, Gibran telah mendaftar sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membela Jokowi dan Gibran terhadap tuduhan politik dinasti. Menurutnya, konsep dinasti politik tidak berlaku dalam sistem demokrasi, karena pemilihan pemimpin dilakukan langsung oleh warga dalam pemilu.

Ganjar Pranowo Soroti Keraguan Masyarakat Mengenai Agenda Reformasi KKN

Dinas Dukcapil Luwu Utara Tetap Buka saat Libur Idulfitri

Ketua Umum Partai Demokrat Resmi Umumkan Susunan Kepengurusan DPP

BeritaLainnya

Dinas Dukcapil Luwu Utara Tetap Buka saat Libur Idulfitri

Ketua Umum Partai Demokrat Resmi Umumkan Susunan Kepengurusan DPP

Isteri Trisal Tahir Digadang Gadang, Maju Pilkada Palopo 90 Hari Kedepan

Sekwan Luwu Utara Pimpin Rapat Koordinasi ASN di DPRD

Program Ketahanan Pangan Disuntik Rp159 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Prioritas Presiden Prabowo

Tiga Komisioner KPU Palopo Dipecat DKPP

Tegaskan Pemekaran Wilayah Luwu Raya di Ramah Tamah Wija to Luwu

Pertama dalam Sejarah Demokrasi, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Terpilih Dilantik Presiden 6 Februari 2025

Mahfud MD Tetap Menko Polhukam Meski Calon Wakil Presiden

Recommended

Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

Kemunculan Threads Pesaing Twitter dan Cara Unduhnya

Pemda Cirebon Buka Peluang Investasi untuk Operasi Penuh BIJB

Mahasiswa Siap Jemput Kebebasan Anas Urbaningrum

Ganjar Pranowo Soroti Keraguan Masyarakat Mengenai Agenda Reformasi KKN

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended