Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sleman meminta Pemerintah Kabupaten menyesuaikan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Permintaan ini diajukan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang menjadi ujung tombak layanan pendidikan di Sleman.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh F. Bambang Sigit Sulaksono saat membahas anggaran RAPBD, Kamis (13/8/2026).
Bambang menyoroti bahwa banyak PPPK Paruh Waktu bekerja antara 20 sampai 24 jam per minggu namun menerima penghasilan yang jauh di bawah UMK.
Menurutnya, beban kerja dan tanggung jawab mereka setara dengan PPPK penuh waktu sehingga perlu ada penyesuaian upah demi keadilan dan kelangsungan mutu pendidikan.
Data yang dipaparkan fraksi menunjukkan total sasaran PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sleman untuk 2027 mencapai 1.211 orang.
Rinciannya adalah 474 Guru dan 737 Tenaga Kependidikan.
Dalam proyeksi RAPBD 2027, alokasi anggaran untuk PPPK Paruh Waktu tercatat Rp 26,30 Miliar atau sekitar 59 persen dari kebutuhan.
Untuk menyesuaikan gaji setara UMK Sleman diperlukan total anggaran Rp 44,52 Miliar, sehingga terdapat defisit sebesar Rp 18,22 Miliar.
Fraksi kemudian merinci kekurangan anggaran menurut jenjang pendidikan.
Untuk jenjang SD, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 16,58 Miliar sementara kebutuhan UMK diperkirakan Rp 28,67 miliar, sehingga ada kekurangan Rp 12,09 miliar.
Dalam perincian SD, kekurangan untuk guru mencapai Rp 2,66 miliar dan untuk tenaga kependidikan Rp 9,43 miliar.
Di jenjang SMP, anggaran terpasang Rp 9,16 miliar sedangkan kebutuhan UMK Rp 15,07 miliar sehingga defisit Rp 5,91 miliar.
Rincian SMP menunjukkan guru kekurangan Rp 2,55 miliar dan tendik kekurangan Rp 3,36 miliar.
Untuk PAUD/TK, anggaran yang tersedia Rp 557,54 juta sedangkan kebutuhan UMK Rp 771,99 Juta atau kekurangan Rp 214,45 juta.
Rinciannya pada PAUD/TK adalah guru kurang Rp 34,68 juta dan tenaga kependidikan kurang Rp 179,76 juta.
Bambang menegaskan bahwa kekurangan Rp 18,2 Miliar bukan sekadar angka anggaran, melainkan berimplikasi pada kesejahteraan pendidik dan kualitas pendidikan generasi mendatang.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti bahwa defisit terbesar berada pada pos Tenaga Kependidikan jenjang SD.
Jumlah Tenaga Kependidikan SD mencapai 538 orang, sekitar 44 persen dari total sasaran, dan mereka memegang peran penting seperti pengelolaan Dapodik, pencairan dana BOS, serta kearsipan sekolah.
Dalam pandangan fraksi, pos-pos semacam ini harus diprioritaskan dalam penganggaran karena fungsinya kritis bagi operasional sekolah.
Sebagai solusi, Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sleman meminta penyesuaian gaji PPPK Paruh Waktu setara UMK dan mendesak alokasi tambahan Rp 18,22 Miliar diprioritaskan dalam RAPBD 2027.
Jika pencapaian penuh belum memungkinkan pada 2027, fraksi mengusulkan skema bertahap yakni pembayaran 75% UMK pada 2027 dan pencapaian 100% UMK pada 2028.







