Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah melakukan kajian menyeluruh menyusul tingginya jumlah calon mahasiswa yang tidak meneruskan proses registrasi setelah dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Pernyataan itu disampaikan Puan pada Jumat (26/6/2026) sebagai respons atas informasi mengenai ribuan peserta yang batal mendaftar ulang setelah pengumuman penerimaan mahasiswa baru.
Puan menegaskan bahwa keberhasilan sistem penerimaan tidak cukup diukur dari seberapa banyak peserta yang lolos seleksi semata.
Menurutnya, indikator keberhasilan yang lebih penting adalah jumlah anak Indonesia yang benar-benar dapat memanfaatkan kursi di perguruan tinggi setelah lolos.
Publikasi awal menyebutkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tidak melakukan daftar ulang.
Namun Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi dari peserta yang tidak mendaftar ulang pada jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta seleksi mandiri masing-masing perguruan tinggi.
Meski demikian, Puan menilai angka akumulatif sekitar 60 ribu tetap signifikan dan memerlukan perhatian kebijakan lebih dalam.
Ia meminta pemerintah memetakan titik-titik kegagalan dalam rantai transisi dari pengumuman hasil seleksi menuju proses perkuliahan.
Salah satu aspek yang diusulkan adalah penyelarasan kuota penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan kuota SNBP.
Puan juga mengusulkan sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dan penetapan bantuan pendidikan, serta penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah.
Selain itu, ia menilai perlu penguatan layanan pendampingan bagi calon mahasiswa dari keluarga rentan agar hambatan nonakademik dapat diminimalkan.
Untuk memperoleh data yang akurat, Puan mendorong pembangunan sistem pelacakan nasional yang mampu mendeteksi dan mencatat alasan peserta tidak melanjutkan registrasi.
Data tersebut, menurutnya, akan menjadi dasar intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti perluasan bantuan pendidikan dan perbaikan mekanisme seleksi.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal proses seleksi tetapi tentang kesinambungan kebijakan pendidikan nasional.
Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014–2019, Puan menekankan pentingnya memastikan talenta muda tidak kehilangan akses pendidikan tinggi karena hambatan yang seharusnya dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah.







