Rencana pemerintah pusat untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) memunculkan kekhawatiran di sejumlah daerah terkait kesiapan pasokan domestik.
Fuad Benardi, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara menyeluruh agar tidak merusak ketahanan energi nasional.
Ia menegaskan kebijakan besar tidak boleh diberlakukan tanpa jaminan ketersediaan energi dalam negeri yang memadai.
Berdasarkan data yang dimilikinya, produksi BBM dalam negeri saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.
“Kalau memang tidak impor, lalu kekurangan kebutuhan BBM itu akan dipenuhi dari mana? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Fuad, Kamis (25/6).
Fuad juga menyoroti wacana pengembangan bahan bakar B50 (campuran 50% biodiesel) sebagai alternatif, dan meminta kajian komprehensif terkait kesiapan teknologi serta kecocokan dengan kendaraan masyarakat.
Ia memperingatkan agar kebijakan dipastikan tidak diterapkan secara terburu-buru karena BBM merupakan kebutuhan dasar yang menopang transportasi dan aktivitas ekonomi.
Menurut Fuad, gangguan pasokan bisa langsung melumpuhkan mobilitas warga dan berpotensi menjadi “blunder besar” bagi pemerintah.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan kemunculan kelangkaan di Surabaya, di mana lebih dari 10 SPBU disebut sempat kehabisan stok untuk jenis BBM tertentu.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Jatim berencana memanggil pihak Pertamina untuk mengecek penyebab kelangkaan dan menelaah solusi agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain isu BBM, Fuad mendesak pengetatan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada sektor batu bara supaya kebutuhan dalam negeri diprioritaskan sebelum izin ekspor diberikan.
Meski kritis, ia melihat potensi positif apabila Indonesia mampu menembus pasar internasional secara langsung tanpa perantara seperti Singapura, sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh bisa lebih optimal.







