Frans Kaisiepo lahir pada 10 Oktober 1921 di Wardo, Biak, Papua.
Sejak muda, ia menunjukkan perhatian mendalam terhadap nasib dan masa depan tanah kelahirannya.
Pada 31 Agustus 1945, Frans Kaisiepo bersama rekan-rekannya mengibarkan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tanah Papua.
Peristiwa itu menandai keberpihakannya kepada Republik Indonesia meski wilayah itu masih berada di bawah pengaruh Belanda.
Ia kemudian memilih jalur politik dan diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua serta menolak upaya Belanda mempertahankan pengaruh kolonialnya.
Pada Juli 1946 Frans hadir di Konferensi Malino sebagai satu-satunya perwakilan asal Papua.
Di sana ia menolak rencana Belanda yang hendak memasukkan Papua ke dalam Negara Indonesia Timur.
Dalam forum yang sama ia mengusulkan penggunaan nama “Irian” untuk menggantikan sebutan Papua.
Sebagai langkah konsolidasi politik, Frans mendirikan Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946.
Partai itu menjadi wadah perjuangannya mempertahankan ikatan Papua dengan Republik Indonesia.
Konsistensi menentang kebijakan Belanda membuatnya menolak penunjukan sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar.
Penolakan tersebut berujung pada penahanan politik yang berlangsung sejak 1954 hingga 1961.
Setelah dibebaskan, Frans kembali aktif mendorong penyatuan Papua dengan Indonesia.
Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mencanangkan Trikora, yang kemudian didukung oleh Frans melalui dukungan terhadap pergerakan sukarelawan ke Papua.
Perundingan internasional berujung pada Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962.
Perjanjian itu mengatur penyerahan administrasi Papua dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority sebelum diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963.
Frans Kaisiepo menjabat Gubernur Irian Barat pada 1964 hingga 1973 dan terus berperan dalam lembaga negara yang memperjuangkan kepentingan Papua.
Ia meninggal pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih.
Pemerintah kemudian mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 077/TK/1993.
Nama Frans Kaisiepo diabadikan pada beberapa fasilitas publik, termasuk Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak dan kapal perang KRI Frans Kaisiepo.
Bank Indonesia menempatkan wajahnya pada uang kertas pecahan Rp10.000 Tahun Emisi 2016 yang mulai diedarkan pada 19 Desember 2016 bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara.
Istrinya, Maria Magdalena Kaisiepo, menyatakan bahwa warisan Frans meliputi tekad membangun pendidikan bagi masyarakat asli Papua, sebuah cita-cita yang menurutnya telah mulai direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua.







