Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

Jenggala.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI dengan tegas menolak percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Abdul Wahid, Juru Bicara Fraksi PKB, menyoroti bahwa upaya percepatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berpotensi mengundang kompleksitas masalah hukum dan politik yang berdampak merugikan bagi kepentingan masyarakat secara umum. "Wacana yang mengemuka terkait percepatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dinilai oleh kami sebagai pemicu keruwetan hukum dan politik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat," ungkap Wahid kepada wartawan pada Jumat (1/12/2023). Baca juga : Puan Maharani Memiliki Potensi Tinggi untuk Jadi Capres 2024 Lebih lanjut, Wahid menegaskan bahwa klaim pimpinan DPR yang menyatakan PKB mendukung dengan catatan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada perlu diklarifikasi. Fraksi PKB secara tegas menyatakan bahwa pembahasan tersebut belum sepenuhnya layak untuk dilanjutkan. "Kami ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesimpulan pimpinan DPR yang menyebut PKB memberikan persetujuan dengan catatan terhadap pembahasan RUU Pilkada. Kami menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum layak untuk ditindaklajuti," tegas Wahid. RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang awalnya diusulkan menjadi RUU Inisiatif DPR, telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan ke-IX Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (21/11/2023). Dari sembilan fraksi DPR, enam menyetujui, satu menolak, dan dua menyetujui dengan catatan. Baca juga : Hidayat Nur Wahid Memuji Keputusan MKMK Wahid menyampaikan keprihatinan terkait proses pengambilan keputusan yang dianggap terburu-buru dan kesimpulan yang dihasilkan oleh pimpinan DPR. Menurutnya, pimpinan DPR terkesan kurang responsif terhadap aspirasi yang diungkapkan oleh masing-masing fraksi secara menyeluruh. "Kami merasa disayangkan dengan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait wacana revisi RUU Pilkada yang dilakukan oleh pimpinan DPR. Mereka terkesan tergesa-gesa dan kurang memperhatikan aspirasi dari fraksi-fraksi secara menyeluruh," tandas Wahid. Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB berkeberatan terhadap rencana perubahan dan penjadwalan Pilkada serentak menjadi September 2024. Baca juga : RUU Kesehatan Disahkan, Demo Menjamur Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak sebaiknya tetap mengikuti jadwal awal yaitu pada November 2024, sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam Undang-undang dan disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR bersama Pemerintah, termasuk Presiden RI. "Keberatan Fraksi PKB terkait rencana perubahan dan penjadwalan Pilkada serentak menjadi bulan September 2024. Kami menilai pelaksanaan pada November 2024 telah diatur secara matang dalam Undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara fraksi-fraksi di DPR dengan Pemerintah, termasuk Presiden RI," ujarnya. Wahid menilai bahwa pada saat ini tidak ada urgensi atau kegentingan yang memaksa untuk melakukan percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Alasan yang dikemukakan pemerintah mengenai perlunya kepala daerah bekerja lebih cepat pada Januari 2025 dianggap tidak beralasan. Baca juga : UU Kesehatan Resmi Disahkan DPR RI "Fraksi PKB berpendapat bahwa saat ini tidak terdapat keadaan darurat atau urgensi yang membutuhkan percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Alasan pemerintah yang menyatakan agar kepala daerah bisa segera bekerja pada bulan Januari 2025 terkesan dibuat-buat," tegasnya. Ia juga menyoroti konsultasi pemerintah dengan Komisi II terkait opsi penerbitan Perppu untuk percepatan jadwal Pilkada. Menurutnya, jika RUU yang sedang dibahas saat ini terkait dengan isu yang sama, hal itu dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan. "Kami juga mencermati bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan Komisi II mengenai opsi penerbitan Perppu untuk percepatan jadwal Pilkada. Jika saat ini sedang dibahas RUU yang berkaitan dengan isu yang sama, hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan kebingungan," pungkas Wahid.

Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

572 Pengawas TPS di Luwu Utara di Ambil Sumpahnya, Siap Mengawas Jalannya Pilkada Serentak 2024

40 Pengawas TPS Se Kecamatan Sabbang Selatan Dilantik, Ketua Panwaslu Sabbang Selatan Tegaskan Ini

BeritaLainnya

572 Pengawas TPS di Luwu Utara di Ambil Sumpahnya, Siap Mengawas Jalannya Pilkada Serentak 2024

40 Pengawas TPS Se Kecamatan Sabbang Selatan Dilantik, Ketua Panwaslu Sabbang Selatan Tegaskan Ini

Empat Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, Debat Terbuka Malam Ini

Komitmen Membangun Infrastruktur di Wilayah Terisolir, Calon Bupati Suaib Mansur Bilang Ini

Dukungan Bertambah Untuk Rahmat Masri Bandaso dari PMTI

Serentak Bawaslu Luwu Utara, Umumkan hari ini Pengawas TPS yang Lolos

Iwan Sumule Putra Toraja, di Tunjuk Presiden Prabowo Jadi Wakil II Badan PPK

Fhibert Utama Bassang Calon Ketua DPRD Toraja Utara, Tunjukkan Jiwa Besar dan Legowo

Luna Maya Didoakan Menyusul Bunga Citra Lestari

Recommended

Kim Jung Hyun dan Im Soo Hyang Disebut Visual Couple

Pre Order Iphone 15 Sudah Bisa Dilakukaan, Cek di Link Ini

Jelang Mudik BBM Alami Penurunan Harga

Dinkes Bekasi Catat Kasus TBC Telah Mencapai 10.000 Kasus

Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended