Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

Jenggala.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI dengan tegas menolak percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Abdul Wahid, Juru Bicara Fraksi PKB, menyoroti bahwa upaya percepatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berpotensi mengundang kompleksitas masalah hukum dan politik yang berdampak merugikan bagi kepentingan masyarakat secara umum. "Wacana yang mengemuka terkait percepatan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dinilai oleh kami sebagai pemicu keruwetan hukum dan politik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat," ungkap Wahid kepada wartawan pada Jumat (1/12/2023). Baca juga : Puan Maharani Memiliki Potensi Tinggi untuk Jadi Capres 2024 Lebih lanjut, Wahid menegaskan bahwa klaim pimpinan DPR yang menyatakan PKB mendukung dengan catatan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada perlu diklarifikasi. Fraksi PKB secara tegas menyatakan bahwa pembahasan tersebut belum sepenuhnya layak untuk dilanjutkan. "Kami ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesimpulan pimpinan DPR yang menyebut PKB memberikan persetujuan dengan catatan terhadap pembahasan RUU Pilkada. Kami menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum layak untuk ditindaklajuti," tegas Wahid. RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang awalnya diusulkan menjadi RUU Inisiatif DPR, telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan ke-IX Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (21/11/2023). Dari sembilan fraksi DPR, enam menyetujui, satu menolak, dan dua menyetujui dengan catatan. Baca juga : Hidayat Nur Wahid Memuji Keputusan MKMK Wahid menyampaikan keprihatinan terkait proses pengambilan keputusan yang dianggap terburu-buru dan kesimpulan yang dihasilkan oleh pimpinan DPR. Menurutnya, pimpinan DPR terkesan kurang responsif terhadap aspirasi yang diungkapkan oleh masing-masing fraksi secara menyeluruh. "Kami merasa disayangkan dengan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait wacana revisi RUU Pilkada yang dilakukan oleh pimpinan DPR. Mereka terkesan tergesa-gesa dan kurang memperhatikan aspirasi dari fraksi-fraksi secara menyeluruh," tandas Wahid. Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB berkeberatan terhadap rencana perubahan dan penjadwalan Pilkada serentak menjadi September 2024. Baca juga : RUU Kesehatan Disahkan, Demo Menjamur Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Serentak sebaiknya tetap mengikuti jadwal awal yaitu pada November 2024, sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam Undang-undang dan disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR bersama Pemerintah, termasuk Presiden RI. "Keberatan Fraksi PKB terkait rencana perubahan dan penjadwalan Pilkada serentak menjadi bulan September 2024. Kami menilai pelaksanaan pada November 2024 telah diatur secara matang dalam Undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara fraksi-fraksi di DPR dengan Pemerintah, termasuk Presiden RI," ujarnya. Wahid menilai bahwa pada saat ini tidak ada urgensi atau kegentingan yang memaksa untuk melakukan percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Alasan yang dikemukakan pemerintah mengenai perlunya kepala daerah bekerja lebih cepat pada Januari 2025 dianggap tidak beralasan. Baca juga : UU Kesehatan Resmi Disahkan DPR RI "Fraksi PKB berpendapat bahwa saat ini tidak terdapat keadaan darurat atau urgensi yang membutuhkan percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Alasan pemerintah yang menyatakan agar kepala daerah bisa segera bekerja pada bulan Januari 2025 terkesan dibuat-buat," tegasnya. Ia juga menyoroti konsultasi pemerintah dengan Komisi II terkait opsi penerbitan Perppu untuk percepatan jadwal Pilkada. Menurutnya, jika RUU yang sedang dibahas saat ini terkait dengan isu yang sama, hal itu dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan. "Kami juga mencermati bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan Komisi II mengenai opsi penerbitan Perppu untuk percepatan jadwal Pilkada. Jika saat ini sedang dibahas RUU yang berkaitan dengan isu yang sama, hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan kebingungan," pungkas Wahid.

Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

Melalui Rakor FKUB, Perkuat Strategi Antar Umat Beragama di Luwu Utara

Sekjen PDI-Perjuangan Divonis 3,5 Tahun

BeritaLainnya

Melalui Rakor FKUB, Perkuat Strategi Antar Umat Beragama di Luwu Utara

Sekjen PDI-Perjuangan Divonis 3,5 Tahun

Dinas Dukcapil se Provinsi Berkumpul di Luwu Utara, Ada Apa

Bupati Luwu Utara, Resmikan Jembatan Gantung Penghubung Desa Tolangi dan Mukti Sari

Bupati Luwu Utara, Resmikan Jembatan Gantung Penghubung Desa Tolangi dan Mukti Sari

Bupati Andi Rahim, Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Pallawa

Tanam Jagung: Polres Toraja Utara Dukung Ketahanan Pangan

Presiden Prabowo Ajak Presiden Brasil Berkunjung ke Indonesia Oktober 2025

Luna Maya Didoakan Menyusul Bunga Citra Lestari

Berita Terkini

Recommended

Mengenal Cerebral Palsy yang Diperingati Hari Ini

Konig & The Drummer Merilis Music Video Colorful: “Ku Dan Kau”

Sungai Kuning China Menyimpan Banyak Kekayaan

TPN Ganjar Sebut MK Muluskan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

Fraksi PKB Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended