Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,67 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi juga mempertanyakan rencana pengadaan kendaraan dinas yang nilainya mencapai Rp2,62 miliar.
Pandangan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Taput terkait penyerahan pandangan umum fraksi pada Kamis (3/9/2026).
Penilaian fraksi berangkat dari nota keuangan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Menurut perhitungan fraksi, total pendapatan daerah menurun dari Rp1,354 triliun menjadi Rp1,351 triliun, atau berkurang sekitar Rp3,7 miliar (0,27 persen).
Kondisi lebih serius terlihat pada PAD yang turun dari Rp172,03 miliar menjadi Rp160,36 miliar, yaitu penurunan Rp11,67 miliar atau 6,78 persen.
Fraksi menilai penurunan PAD menuntut upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pajak, retribusi, serta pengelolaan aset daerah.
Meski pendapatan transfer menunjukkan kenaikan sekitar Rp3,09 miliar (0,27 persen), fraksi mencatat pergeseran sumber transfer yang perlu dijelaskan secara transparan.
Secara rinci, transfer dari pemerintah pusat turun Rp21,31 miliar atau 1,92 persen.
Sementara transfer antar daerah tercatat meningkat Rp24,40 miliar atau 55,13 persen.
Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan asal dan tujuan peningkatan transfer antar daerah tersebut.
Dari sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kenaikan total belanja daerah sebesar Rp46,86 miliar.
Kenaikan itu sebagian besar tercermin pada belanja modal yang meningkat 103,49 persen.
Selain itu, belanja tidak terduga naik sebesar 139,94 persen menurut dokumen perubahan anggaran.
Fraksi meminta penjabaran rinci mengenai kegiatan yang menjadi dasar penambahan anggaran tersebut serta target yang hendak dicapai.
Mereka menekankan agar peningkatan belanja diarahkan pada kebutuhan mendesak dengan manfaat terukur bagi masyarakat.
Salah satu sorotan tajam adalah rencana pengadaan kendaraan dinas operasional pada Sekretariat Daerah senilai Rp1,15 miliar.
Fraksi juga mencatat anggaran pengadaan kendaraan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1,47 miliar.
Total alokasi pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp2,62 miliar.
Fraksi menilai pembelian kendaraan itu belum prioritas, terlebih saat PAD mengalami penurunan Rp11,67 miliar.
Mereka mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan program yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat.
Fraksi meminta data lengkap mengenai jumlah kendaraan operasional yang ada, kondisi fisik kendaraan, serta spesifikasi dan urgensi kendaraan yang akan dibeli.
Anggaran untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp800 juta untuk pengadaan kendaraan juga mendapat penolakan dari fraksi.
Fraksi menyarankan alokasi tersebut dialihkan untuk pembangunan sarana dasar termasuk penyediaan air bersih di Salib Kasih dan Hutaginjang.
Di bagian administratif, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belanja pada Bagian Umum Setdakab Taput, termasuk anggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang sebelumnya mencapai Rp989,94 juta.
Mereka menilai pos-pos belanja administratif masih memiliki ruang efisiensi untuk meringankan beban APBD.
Fraksi juga meminta agar rencana rehabilitasi Mess Pemda Taput di Medan dikaji ulang dan tidak dilanjutkan mengingat banyak kebutuhan pelayanan publik yang lebih mendesak.
Pada sektor pendidikan, fraksi meminta prioritas pada pemenuhan sarana dan prasarana dasar sekolah, khususnya untuk ruang kelas dan fasilitas belajar yang masih kurang.
Mereka meminta daftar kebutuhan guru per sekolah yang akurat, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi bidang studi.
Fraksi menekankan agar mutasi atau pergantian kepala sekolah mempertimbangkan kondisi lingkungan kerja agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Dalam layanan kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan peningkatan anggaran RSUD Tarutung dari Rp106,18 miliar menjadi Rp125,15 miliar, atau bertambah Rp18,97 miliar.
Kenaikan itu termasuk belanja operasional pelayanan rumah sakit yang naik dari Rp89 miliar menjadi Rp98,08 miliar.
Fraksi meminta penjelasan kebutuhan konkret dan indikator hasil dari tambahan anggaran tersebut serta ajakan untuk melakukan efisiensi dan perampingan struktur organisasi jika perlu.
Di sektor perdagangan, fraksi meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menata pasar-pasar agar pedagang tidak berjualan di luar lokasi pasar sehingga retribusi dapat ditarik maksimal.
Kebijakan penertiban diusulkan untuk meningkatkan potensi PAD melalui pengelolaan pasar yang lebih tertib.
Untuk pertanian, fraksi mencatat adanya perubahan alokasi anggaran pada Dinas Pertanian yang menunjukkan penambahan dan pengurangan signifikan di beberapa program.
Mereka meminta setiap perubahan anggaran didasarkan pada kebutuhan terukur, target jelas, dan dampak yang meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.
Fraksi juga mendesak langkah konkret menghadapi kondisi kemarau agar petani tidak mengalami gagal panen.
Selain itu, fraksi meminta penjelasan terkait pengurangan anggaran pada program pemanfaatan sumber daya genetik hewan dan tanaman.
Fraksi menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Banuaji 4, Kecamatan Adiankoting, yang terdampak gas beracun sehingga sawah tidak dapat dimanfaatkan.
Mereka mendesak pemerintah segera melaksanakan program pencetakan sawah baru bagi warga terdampak melalui Dinas Ketahanan Pangan.
Fraksi juga meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah memastikan setiap pergeseran anggaran memperhatikan skala prioritas pembangunan.
Mereka menegaskan pergeseran anggaran tidak boleh sekadar administrasi, tetapi harus menjawab masalah riil masyarakat.
Terhadap Inspektorat, fraksi menyoroti kenaikan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari Rp200 juta menjadi Rp600 juta, yaitu tambahan Rp400 juta.
Penambahan ini diminta memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan rencana pelaksanaan terukur.
Fraksi mengingatkan bahwa peningkatan anggaran Inspektorat harus diikuti penguatan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.
Soal tunjangan ASN, Fraksi PDI Perjuangan meminta BKPSDM segera melakukan verifikasi dan penyesuaian pembayaran tunjangan bagi ASN yang penyetaraannya dari jabatan struktural Eselon IV menjadi jabatan fungsional.
Fraksi mencatat masih ada ASN yang menerima tunjangan setara Eselon IV dan belum disesuaikan sesuai ketentuan tunjangan jabatan fungsional.
Jika ditemukan kekurangan pembayaran, fraksi meminta perhitungan dan penganggaran hak yang belum terpenuhi.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan Perubahan APBD TA 2026 harus menjadi instrumen kebijakan yang jelas dan berpihak pada prioritas pembangunan.
Mereka menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan anggaran agar transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.







