Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo menerima gelombang pengaduan dari warga terkait perubahan penetapan desil yang dilakukan pemerintah pusat.
Banyak pelapor mengaku terkejut karena masuk ke Desil 6 ke atas sehingga hak atas sejumlah bantuan sosial terhenti.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, YF Sukasno, menyampaikan keluhan tersebut kepada publik pada Senin (24/8).
Sukasno menjelaskan bahwa pergeseran desil berdampak nyata bagi keluarga yang sebelumnya memperoleh bantuan pemerintah.
Salah satu kasus yang dipaparkan melibatkan pelaku UMKM yang meminjam dana bank untuk menambah modal, namun kemudian desil-nya berubah sementara kewajiban angsuran dan kondisi pendapatan tidak berubah.
Ia juga mencontohkan keluarga yang terpaksa terdampak karena seorang anak yang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengubah status desil orang tua, padahal anak bersangkutan telah berkeluarga dan mandiri.
Contoh lain yang disebut adalah penerima program RTLH yang kondisi rumahnya membaik setelah mendapatkan bantuan, tetapi penghasilan keluarga tetap sama sehingga seharusnya tidak layak kehilangan bantuan lain berdasarkan indikator pendapatan.
Dinas Sosial Kota Solo, menurut Sukasno, menjelaskan bahwa penetapan desil dilakukan secara otomatis oleh sistem dan berasal dari data pusat sehingga dinas daerah tidak dapat melakukan intervensi langsung.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat belum ada penjelasan yang memuaskan mengenai perbedaan antara data desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan daftar yang tertuang dalam SK Wali Kota Solo.
Sukasno mengingatkan bahwa mulai tahun 2027 akan diberlakukan satu data nasional yang memakai desil, sehingga persoalan penetapan saat ini perlu segera diklarifikasi agar tidak merugikan warga.
Ia menegaskan bahwa Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta masih berlaku dan dapat menjadi dasar kebijakan lokal dalam melindungi masyarakat miskin.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo menyatakan akan terus menampung aspirasi, mendampingi warga terdampak, dan mendorong upaya klarifikasi dari instansi terkait agar hak-hak sosial masyarakat tidak terabaikan.






