Dalam rapat paripurna DPRD, M.V. Febrianto yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pertanggungjawaban anggaran daerah.
Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan pembahasan Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada forum tersebut.
Febrianto menekankan bahwa APBD Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar instrumen perencanaan, melainkan juga cermin tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat.
Menurutnya, kepala daerah harus menyajikan laporan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memastikan program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
PDI Perjuangan melalui fraksinya memprioritaskan isu-isu sosial dan ekonomi dalam evaluasi APBD 2025.
Sektor yang mendapat sorotan meliputi upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Penguatan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang perikanan dan pertanian, juga disebut sebagai fokus utama.
Febrianto menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berpihak pada masyarakat kecil dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial.
Ia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 menghasilkan evaluasi komprehensif sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mempawah di masa mendatang.
Pernyataan tersebut dikutip Sabtu (4/7/2026) dalam catatan rapat paripurna DPRD.







