Muhammad Samsun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mengkritik ketidakpastian terkait realisasi tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
Pernyataan itu disampaikan menjelang pembahasan APBD Perubahan, Kamis (20/8/2026).
Samsun menyatakan bahwa belum adanya kejelasan penyaluran tambahan DBH berpotensi mengganggu perencanaan anggaran daerah.
Ia khawatir dana yang dijanjikan baru direalisasikan setelah pembahasan APBD Perubahan rampung, sehingga pemanfaatannya baru dapat dilakukan pada 2027.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah daerah yang membutuhkan aliran anggaran untuk program yang mendesak saat ini.
Samsun meminta Pemerintah Pusat segera memberi kepastian dan mempercepat penyaluran tambahan DBH agar perencanaan anggaran daerah bisa disesuaikan secara tepat.
Namun, ia juga mengakui keterbatasan daerah dalam menekan keputusan pusat dan memberi gambaran bahwa proses politik di Jakarta menentukan banyak hal.
Ia bahkan menyinggung adanya hierarki politik di ibu kota yang membuat daerah sulit mendesak keputusan secara langsung.
Sebagai upaya, DPRD Kaltim telah mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi XII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait DBH.
Permintaan pertemuan tersebut disampaikan melalui surat, namun agenda audiensi akhirnya dibatalkan dengan alasan kesibukan anggota DPR RI sehingga DPRD Kaltim tidak mendapat kesempatan bertatap muka.
Meski demikian, Samsun menegaskan bahwa legislatif Kaltim akan terus berusaha memperjuangkan kepastian tambahan DBH demi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.







