Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di daerah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Syamsul Heriyanto, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan.
Menurut Syamsul, pada Selasa (28/7/2026) pihak fraksi tengah melakukan kajian mendalam mengenai pembentukan KPAD untuk merespons kondisi yang dinilai memerlukan perhatian khusus.
Ia menegaskan perlunya upaya sistemik untuk menyelamatkan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Syamsul menjelaskan bahwa KPAD dirancang sebagai lembaga independen yang fokus mengawasi pemenuhan hak anak di tingkat daerah.
Selain fungsi pengawasan, KPAD diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus anak.
Fraksi PDI Perjuangan menilai perlindungan anak tidak cukup diandalkan pada perangkat daerah yang ada, sehingga diperlukan lembaga khusus untuk pengawasan, advokasi, dan edukasi.
Upaya ini juga dimaksudkan untuk mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Urgensi pembentukan KPAD semakin nyata mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.
Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangsel, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat 397 kasus kekerasan yang ditangani.
Dari jumlah itu, sebanyak 285 kasus menimpa anak, sehingga kelompok usia anak menjadi korban terbanyak.
Kasus yang tercatat meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, pencabulan, serta persetubuhan terhadap anak.
Syamsul mengingatkan bahwa tingginya angka tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan kekerasan terhadap anak dilakukan secara serius dan terintegrasi.
Ia menekankan bahwa ketika anak menjadi korban, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan individu tersebut tetapi juga masa depan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan berharap kajian pembentukan KPAD segera ditindaklanjuti dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat, serta komunitas pemerhati anak.
Dengan dukungan lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan anak di Kota Tangerang Selatan berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Tujuannya adalah mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh anak.







