Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak perubahan regulasi perpajakan yang berpotensi menambah beban finansial masyarakat kecil.
Partai itu menekankan perlunya perlindungan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta pelaku usaha ultra mikro.
Anggota fraksi, Gani Suwondo Lie, meminta agar revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditempatkan dalam semangat keberpihakan sosial.
Gani menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas usulan Pemprov DKI untuk menghapuskan atau memberi pengecualian pajak pada sejumlah sektor.
Sektor yang diusulkan mendapat pengecualian antara lain pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik.
Sektor lainnya yang diusulkan dikecualikan adalah objek pajak reklame.
Pengecualian retribusi pelayanan kebersihan untuk satuan pendidikan juga termasuk dalam usulan tersebut.
PDIP meminta ruang perlindungan ini diperluas dengan komitmen jelas agar tidak ada kenaikan pajak atau retribusi bagi penghuni rumah susun dan pelaku ekonomi kreatif.
Fraksi itu juga mendesak kelanjutan insentif seperti penghapusan denda administrasi, program pemutihan, serta pembebasan PBB-P2 dan BPHTB bagi warga yang membutuhkan.
PDI Perjuangan menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dicapai melalui perbaikan tata kelola dan digitalisasi, bukan dengan membebani masyarakat kecil.
Gani mendorong integrasi data perpajakan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), data kependudukan, serta sistem perizinan untuk memperbaiki basis pajak.
Digitalisasi layanan lewat JakPajak dan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) disebut penting untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi praktik pungutan liar.
Fraksi juga menyarankan optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan pendapatan sah di luar pajak, pemanfaatan hibah, serta keterlibatan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menanggapi masukan fraksi-fraksi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola perpajakan.
Rano menjelaskan tujuan lain dari revisi adalah menciptakan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Pernyataan itu disampaikan saat Rano menjawab pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7).
Ia menuturkan apresiasi atas masukan konstruktif seluruh fraksi selama proses pembahasan Raperda tersebut.







