Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara, Sutrisno, S.E., menyampaikan catatan penting terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan KUA-PPAS yang digelar di Aula Gedung DPRD Jepara pada Jumat (31/7/2026).
Rapat menetapkan rancangan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 senilai Rp2,505 triliun.
Sutrisno menegaskan bahwa ketahanan air bersih harus dijadikan prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi.
Dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan, terdapat beberapa catatan strategis yang harus menjadi fokus pemerintah daerah.
Catatan pertama adalah upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset daerah secara lebih maksimal.
Fraksi juga menekankan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terkait belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar anggaran difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prioritas yang disebut meliputi pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.
Pengembangan pariwisata dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga dimasukkan sebagai prioritas belanja daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti krisis air bersih tahunan yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Jepara saat musim kemarau.
Kondisi tersebut membuat masyarakat bergantung pada distribusi air bersih oleh BPBD dan Perumda Air Minum Tirta Jungporo karena kapasitas produksi air di beberapa area masih terbatas.
Sutrisno mendorong agar pemerintah tidak hanya mengandalkan penanganan darurat berupa distribusi, tetapi juga menyusun solusi jangka panjang.
Usulan solusi mencakup pembangunan, rehabilitasi, dan perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui sinergi PAMSIMAS dan PDAM.
Fraksi juga meminta penguatan koordinasi antara BPBD, Perumda Air Minum Tirta Jungporo, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, penyusunan peta wilayah rawan kekeringan diusulkan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan infrastruktur air bersih pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna dan didampingi Wakil Ketua Junarso, Pratikno, serta Arizal Wahyu Hidayat.
Hadir pada kesempatan itu Bupati Jepara Witiarso Utomo, Sekretaris Daerah Ary Bachtiar, jajaran organisasi perangkat daerah, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Jepara.
Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, pengambilan keputusan, dan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.







