Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengusulkan pembentukan forum mediasi untuk menangani kasus pembekuan saldo yang menimpa ratusan pelaku UMKM digital.
Usulan itu disampaikannya sebagai langkah awal yang perlu ditempuh sebelum DPR mengambil langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mendorong pembentukan panitia khusus.
Chusnunia menekankan perlunya penjelasan dari pihak yang kompeten mengenai perhitungan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp3 triliun.
Menurutnya, data dan metode perhitungan yang kuat menjadi dasar agar upaya penyelesaian berjalan dengan pijakan hukum dan fakta yang kokoh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pejabat Eselon I Kementerian UMKM RI dan Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) DPC Bekasi Raya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Chusnunia juga mempertanyakan sejauh mana kementerian telah mengkaji kebijakan pembekuan saldo beserta aturan pelaksanaannya.
Ia menilai mekanisme perlindungan bagi UMKM digital perlu diperjelas mengingat pergeseran aktivitas bisnis ke platform daring semakin masif.
Untuk memperoleh gambaran lengkap, ia mengusulkan DPR memanggil kementerian terkait, platform digital, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Politikus yang akrab disapa Nunik itu menegaskan pentingnya verifikasi identitas lebih dari 500 korban serta rincian nilai kerugian disertai bukti pendukung.
Verifikasi dinilai krusial karena persoalan tersebut menyentuh aspek keuangan dan hukum yang memerlukan pertanggungjawaban jelas.
Chusnunia meminta platform digital memberikan klarifikasi mengenai dasar hukum dan prosedur yang dipakai dalam pembekuan saldo serta menjelaskan penempatan dana yang jumlahnya triliunan rupiah.
Ia menegaskan hak pemilik dana tidak boleh diabaikan dalam proses penyelesaian sengketa ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Gekrafs Cabang Kota Bekasi Siska Yofthie menyatakan bahwa kerugian penjual secara nasional diperkirakan mencapai Rp3 triliun.
Menurut Siska, banyak laporan menyebut saldo penjualan ditahan oleh platform digital ketika jumlah saldo terlihat besar, namun alasan penahanan kerap tidak jelas.
Hingga menjelang rapat dengar pendapat, laporan dari para seller terus bertambah; dari total sekitar 500 korban, 300 laporan telah terkonfirmasi masuk dalam data Gekrafs dan Peradi Bekasi Raya.
Siska menjelaskan besaran kerugian per individu bervariasi, antara lain Rp1 miliar, Rp300 juta, dan Rp100 juta, dan untuk Kota Bekasi saja totalnya mencapai Rp1 triliun.
Ia berharap Komisi VII mendorong penyelesaian sengketa secara nasional sehingga masalah ini tidak hanya terfokus pada Kota Bekasi.







