Wibowo Prasetyo mengusulkan pembentukan Forum Fikih Haji Indonesia sebagai wadah formal untuk menyelaraskan pandangan fikih terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
Menurut Wibowo, forum dimaksud bertujuan merumuskan konsensus antarorganisasi kemasyarakatan Islam agar kebijakan haji diambil berdasarkan kajian kolektif.
Dia menyoroti beberapa isu teknis yang membutuhkan kesepakatan bersama, termasuk pelaksanaan wukuf di Arafah, mekanisme tanazul, serta tata kelola penyembelihan dam (denda).
Wibowo menekankan perlunya keterlibatan beragam pihak dalam forum tersebut untuk memastikan kajian tidak bersifat sepihak.
Komposisi yang diusulkan meliputi perwakilan ormas Islam, akademisi dan pakar syariat, pemangku kepentingan perhajian, serta elemen masyarakat terkait.
Dengan format seperti itu, wacana fikih tidak lagi disampaikan oleh hanya satu atau dua organisasi saja tanpa telaah yang memadai.
Wibowo juga mengingatkan bahwa fikih bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman ketika merumuskan kebijakan praktis.
Salah satu fokus yang ia ajukan adalah kajian terhadap kemungkinan pelaksanaan dam di Tanah Air, yang menurutnya mesti mengimbangi kepatuhan syariat dan manfaat sosial.
Jika kebijakan semacam itu diberlakukan, Wibowo menilai kajian fikih harus komprehensif agar manfaatnya nyata bagi masyarakat Indonesia.
Ia menutup usulannya dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan haji wajib memprioritaskan perlindungan jemaah.
Diskusi lintas ormas diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan mendasar dan menghasilkan solusi yang menentramkan umat serta menjamin keselamatan jamaah haji.







