Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, sedang mempertimbangkan penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Evaluasi dilakukan melalui kunjungan kerja untuk mempelajari praktik yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
Kunjungan tersebut berlangsung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban, pada Senin (10/8/2026).
Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra yang didampingi jajaran pemerintah daerah setempat.
I Nyoman Sutjidra menyatakan bahwa keterbatasan fiskal bersamaan dengan tingginya kebutuhan belanja daerah membuat Pemkab Buleleng harus mengeksplorasi alternatif pembiayaan untuk proyek infrastruktur.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menerangkan bahwa pelaksanaan KPBU APJ di wilayahnya menggunakan skema design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT).
Menurut Hari, model DBFOMT menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur penerangan.
Ia menambahkan bahwa penerangan jalan bukan sekadar memenuhi aspek teknis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas, pengurangan potensi kriminalitas, dan penggerak aktivitas ekonomi lokal.
Khususnya pada titik-titik gelap yang rawan kecelakaan, penerangan memadai diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
Hari menekankan bahwa keberhasilan penerapan KPBU APJ membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan regulasi, serta sinergi dan komunikasi antar pihak terkait.
Pihak Kabupaten Madiun menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dan dokumentasi pelaksanaan sebagai referensi bagi Buleleng.
Kunjungan kerja diakhiri dengan pertukaran cenderamata berupa plak antara kedua pemerintah daerah sebagai tanda penguatan kerja sama.







