Komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan keterlibatan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dipertanyakan oleh Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Deddy menyatakan publik belum yakin proses hukum akan berlangsung transparan setelah perkara itu dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah podcast yang dikutip Senin (20/7/2026).
Menurut Deddy, meredanya ketegangan antara Polri dan Kejaksaan menimbulkan anggapan bahwa kedua institusi lebih memilih menjaga citra ketimbang menyelesaikan kasus secara terbuka.
Ia menyebut adanya kecenderungan untuk mencari jalan mengamankan muka lembaga, bukan memperjuangkan penuntasan perkara secara tegas.
Deddy menilai jika kasus ini menyentuh pejabat internal Kejaksaan dan menimbulkan dugaan konflik kepentingan, penanganan yang tepat seharusnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, penerusan ke lembaga yang terafiliasi dengan pihak yang diduga terlibat menimbulkan keraguan publik terhadap independensi penyidikan.
Ia menambahkan bahwa bila investigasi berjalan independen, publik berpeluang melihat masalah internal di institusi penegak hukum yang bisa menjadi dasar perbaikan sistem oleh Presiden.
Namun, apabila kedua institusi terlihat berbaur dan menutup diri, harapan untuk pembenahan tersebut menurut Deddy akan pupus.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Saputra Hasibuan, mengingatkan penyidik Kejaksaan Agung agar tidak berhenti pada narasi pembelaan yang belum teruji.
Edi menegaskan seluruh keterangan pihak terkait wajib diverifikasi dengan alat bukti yang sah dan diuji secara komprehensif.
Pernyataan Edi menanggapi bantahan kuasa hukum Don Ritta, Handika Honggowongso, yang menyangkal keterkaitan kliennya dengan Tan Kian maupun Fery Yanto Hongkowirang alias Fery Boboho.
Kuasa hukum tersebut juga membantah adanya penyerahan dana SGD5 juta melalui seseorang bernama Norman dan menyatakan uang tunai yang ditemukan merupakan dana operasional yayasan dakwah dan pendidikan dari donatur.
Edi menyarankan agar penyidik memeriksa dokumen transaksi keuangan, aliran dana, kepemilikan aset, bukti elektronik, serta memanggil saksi termasuk Norman yang sebelumnya diperiksa penyidik Kortas Tipidkor Polri.
Deddy turut mengkritik penjelasan publik mengenai asal-usul uang yang beredar, menganggap klaim bahwa dana disiapkan untuk pembangunan jetty tidak logis karena pengusaha biasanya menggunakan sistem perbankan, bukan menyimpan uang tunai dalam jumlah besar.
Ia meminta agar masyarakat tidak dibanjiri cerita yang berubah-ubah tentang barang bukti, melainkan memperoleh kepastian melalui proses hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.







