Jenggala.id – Setelah bertahun-tahun ketegangan antara pasukan paramiliter Rapid Support Force dengan militer Sudan yang dipimpin oleh penguasa de facto, Abdel Fattah al-Burhan semakin meningkat, dan ini menjadi ancaman perang di Sudan.
Menurut laporan dari Washington Post, Rapid Support Force (RSF) awalnya adalah pasukan paramiliter yang dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah Sudan.
Awalnya dikenal sebagai Janjaweed, milisi RSF dikerahkan ke medan perang atas nama pemerintah Sudan selama perang di Darfur, Sudan bagian barat.
Pemimpin otoriter saat itu, Omar al-Bashir, memanfaatkan mereka untuk membantu militer menghentikan pemberontakan sipil.
Baca juga : Air Force One Kebanggaan Amerika Serikat
RSF saat ini menjadi bagian dari militer Sudan dan berperan sebagai unit reaksi cepat yang beroperasi di berbagai wilayah di Sudan.
Kelompok milisi ini awalnya didirikan pada tahun 2003 oleh pemerintah Sudan untuk memerangi pemberontakan di wilayah Darfur, dan sering kali dituduh melakukan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil.
Namun, pada tahun 2010-an, RSF berubah menjadi kelompok militer yang lebih formal dan didukung secara finansial oleh mantan presiden Sudan, Omar al-Bashir.
Baca juga : Vladimir Putin Sang Penguasa Rusia
RSF dipimpin oleh Wakil Pemimpin Dewan Kedaulatan Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.
Dalam beberapa tahun terakhir, Hemedti telah menjalankan rekrutmen cepat untuk membantu meningkatkan pamor RSF, dan kelompok ini kemungkinan sudah memiliki sekitar 100 ribu anggota.
RSF juga mengerahkan pasukan di berbagai wilayah di Sudan dan telah mengembangkan jangkauan regional dengan mengerahkan pasukan di Yaman atas nama Arab Saudi dan di Libya atas nama Uni Emirat Arab.
Baca juga : Situasi Akibat Perang Sudan Semakin Memburuk
Meskipun RSF berperan sebagai unit reaksi cepat, kelompok ini sering kali dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap warga sipil.
Namun, Rapid Support Force juga dianggap sebagai kekuatan stabil dan penting di Sudan dan terus beroperasi di bawah pemerintahan yang dipimpin sipil setelah penggulingan Bashir dari kekuasaan pada tahun 2019.







