Fahira Idris, anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, meminta Kementerian Keuangan memberi perhatian khusus terhadap persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta.
Ia menegaskan bahwa permasalahan DBH lebih dari sekadar urusan teknis anggaran; isu ini terkait langsung dengan kelanjutan pembangunan dan mutu layanan publik bagi warga ibu kota.
Pernyataan Fahira muncul sebagai respons atas menguatnya pembahasan DBH dalam forum bertajuk “Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta” yang berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis 30 Juli 2026.
Fahira menyampaikan penegasan tersebut dalam keterangan resmi yang dirilis pada Minggu 2 Agustus 2026.
Menurutnya, ketersediaan DBH menentukan kemampuan Jakarta mempertahankan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, air bersih, serta perlindungan sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa Jakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sambil menanggung beban perkotaan yang kompleks.
Oleh sebab itu, dukungan fiskal yang memadai dianggap krusial agar proses transformasi Jakarta menuju kota bertaraf global tidak mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Fahira kemudian mengajukan empat usulan konkret untuk menangani persoalan DBH Jakarta.
Pertama, memperjuangkan hak DBH melalui jalur kelembagaan resmi dengan melibatkan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI Dapil DKI Jakarta, Badan Anggaran DPR RI, serta Kementerian Keuangan.
Ia menekankan bahwa sekalipun seluruh kanal komunikasi dapat digunakan, upaya fiskal harus dilakukan lewat mekanisme kelembagaan yang jelas, berbasis data dan argumentasi kuat serta berlandaskan semangat sinergi pusat-daerah.
Kedua, dinamika fiskal tidak boleh mengganggu layanan dasar masyarakat; sektor pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, air bersih, dan perlindungan sosial wajib tetap diprioritaskan.
Fahira menegaskan prioritas khusus bagi kelompok rentan, termasuk pelajar, pekerja, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah.
Ketiga, ia mendorong keterbukaan informasi mengenai dampak fiskal dan prioritas anggaran sehingga publik memahami konsekuensi pemotongan atau keterlambatan penyaluran DBH terhadap postur APBD dan program prioritas daerah.
Masyarakat menurutnya perlu diberitahu tentang program yang dilindungi, yang harus ditunda, serta strategi mitigasi yang disiapkan pemerintah.
Keempat, Fahira mendukung pengembangan skema pembiayaan alternatif yang produktif dan akuntabel.
Ia memberi apresiasi atas langkah Pemprov DKI Jakarta menjajaki sumber pembiayaan seperti obligasi daerah, strategic partnership, naming rights, dan kerja sama dengan dunia usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Namun, ia mengingatkan agar skema pembiayaan alternatif tersebut memiliki rambu-rambu jelas dan dialokasikan untuk proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.
Contoh prioritas proyek yang disebutkan meliputi infrastruktur pelayanan publik, konektivitas transportasi, sektor kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ruang publik.







