Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (26/6/2026), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan pandangannya terkait wacana penambahan negara dalam program Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Polemik muncul antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi sehubungan dengan usulan tersebut.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan usulan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.
Rancangan yang diajukan memakai formula 8+1 dan mencakup kawasan Asia Timur & Selatan, Oseania, serta Eropa Timur & Asia Tengah.
Negara yang disebut meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, dan Kazakhstan.
Selain itu, ada usulan pemberian kemudahan untuk teritori khusus Makau, dengan skema perluasan (+1) bagi pemegang izin tinggal tetap Singapura.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta agar usulan itu dikaji ulang.
Hendarsam mengingatkan risiko masuknya wisatawan yang dinilai tidak berkualitas dan merujuk pada pengalaman kebijakan 2015–2024 untuk 165 negara yang menurutnya tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan devisa.
Evita menekankan bahwa perdebatan ini seharusnya tidak hanya mempertentangkan kepentingan ekonomi dan aspek keamanan nasional.
Menurutnya, yang diperlukan adalah strategi yang menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan pengawasan keamanan.
Ia menghormati catatan Direktorat Jenderal Imigrasi, namun menilai evaluasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016.
Evita mengingatkan agar kebijakan BVK dilihat dari sudut manfaat ekonomi secara menyeluruh.
Ia mengakui bahwa pemberian fasilitas bebas visa memang mengurangi potensi penerimaan PNBP.
Namun, ia berargumen bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas dapat menghasilkan perputaran ekonomi yang jauh melampaui hilangnya PNBP.
Menurut Evita, dampak ekonomi tersebut akan terasa pada sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta pusat perbelanjaan.
Ia juga menyebutkan efek terhadap peningkatan penerimaan pajak dan pembukaan lapangan kerja.
Keberhasilan kebijakan, kata Evita, seharusnya diukur berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan semata-mata penerimaan visa.
Evita menegaskan bahwa BVK harus diberlakukan secara selektif dengan prinsip timbal balik dan asas manfaat, serta tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional.
Negara yang diberi kemudahan akses ke Indonesia wajib memberikan kemudahan serupa bagi warga negara Indonesia, tegasnya.
Ia mencontohkan bahwa negara-negara regional seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam menggunakan kemudahan akses sebagai instrumen meningkatkan daya saing pariwisata dan menarik investasi.
Evita menyatakan dukungan terhadap usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yakni Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan.
Ia menilai keenam negara tersebut sebagai pasar potensial wisatawan berkualitas dengan tingkat pengeluaran tinggi serta berpeluang mendongkrak investasi dan kegiatan internasional.
Evita menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi, aspek keamanan, dan penerapan asas timbal balik dalam pelaksanaan BVK.
Ia mengingatkan agar keputusan tidak hanya menghitung kehilangan miliaran rupiah dari PNBP visa tetapi juga mempertimbangkan potensi triliunan rupiah perputaran ekonomi dari peningkatan kunjungan wisatawan.
Yang perlu dicari, menurut Evita, adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional.







