Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan pada Senin 13 Juli 2026.
Agenda pertemuan meliputi optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Usai rapat, Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan hasil pembahasan kepada awak media.
Barita hadir didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Menurut Barita, pertemuan rutin tersebut berfungsi sebagai forum mengevaluasi capaian dan menyusun strategi lanjutan.
Pertemuan juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait penertiban kawasan hutan.
Barita menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Satgas dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang akuntabel dan berada di bawah kendali Presiden.
Kolaborasi antara 12 kementerian dan lembaga menjadi upaya sentral untuk kembali menguasai kawasan hutan.
Dalam praktiknya, Satgas juga melakukan penagihan denda administratif serta pemulihan aset secara berkelanjutan.
Evaluasi berkala ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PKH demi memperkuat tata kelola kawasan hutan bagi kepentingan bangsa dan negara.
Rapat dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kepala Staf Umum TNI, serta Kuntadi.







