Evaluasi menyeluruh terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai krusial untuk memperbaiki arah kebijakan bantuan perumahan di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Mohammad Jehansyah Siregar, Pengamat Perumahan dan Perkotaan serta Anggota Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB).
Jehansyah menegaskan kepada PRO3 RRI pada Rabu, 22 Juli 2026 bahwa skema bantuan berupa material bukan hal baru dalam program perumahan pemerintah.
Menurutnya, sejak awal BSPS memang menerapkan pendekatan berbasis pemberian material, sehingga fokus saat ini harus pada penilaian efektivitas pelaksanaannya.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama bukan pada bentuk bantuan, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara swadaya.
Berbagai kendala teknis dan nonteknis di lapangan perlu ditangani agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima.
Jehansyah juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran, yaitu memastikan bantuan hanya sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ketepatan penyaluran dinilai akan meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus memperbesar dampak sosial program.
Dalam perspektif kebijakan jangka panjang, ia mengusulkan pengembangan rumah sewa publik (public housing) sebagai solusi yang lebih berkelanjutan.
Menurutnya, penyediaan public housing dapat memperluas akses hunian layak tanpa mengalihkan aset negara kepada penerima bantuan secara langsung.
Jehansyah juga mengingatkan bahwa standar layak huni tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan perumahan nasional sebaiknya memperhitungkan karakteristik geografis, arsitektur tradisional, dan kearifan lokal setiap daerah.
Selain itu, ia menilai susunan program BSPS harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mengedepankan pemberdayaan komunitas.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga menciptakan sistem penyediaan hunian yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar bantuan perumahan bagi MBR disalurkan dalam bentuk material bangunan menggantikan bantuan tunai.
Usulan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026), dengan arahan agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Sosial mengkaji mekanisme penyaluran BSPS.
Presiden berpendapat bahwa bantuan berbentuk material berpotensi menekan biaya per penerima sehingga jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat dapat diperluas.







