Angka alokasi anggaran pendidikan yang naik dalam RAPBN 2027 belum menjamin perbaikan layanan pendidikan, kata MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Esti mengingatkan bahwa besaran anggaran tidak otomatis berarti dana tersebut sampai ke sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, peserta didik, dan perpustakaan.
Pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027.
Jumlah itu meningkat 13,9 persen atau sekitar Rp100 triliun dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp720,8 triliun.
Meski demikian, Esti menilai kenaikan makro belum tercermin pada peningkatan program nyata di kementerian terkait.
Dalam rincian RAPBN 2027, alokasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat sekitar Rp61,1 triliun.
Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh alokasi sekitar Rp65,1 triliun.
Esti juga mencatat alokasi Perpusnas hanya sebesar Rp400 miliar dalam RAPBN 2027.
Menurutnya, angka-angka tersebut harus diselaraskan dengan kebutuhan operasional dan peningkatan mutu di semua jenjang pendidikan.
Beberapa program prioritas Kemendikdasmen disebut mencakup revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan dasar gratis, serta bantuan perlengkapan sekolah.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) mendapatkan alokasi sebesar Rp7,21 triliun.
Esti menyatakan struktur anggaran saat ini memperlihatkan jarak antara peningkatan anggaran makro dan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan secara langsung.
Ia menekankan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diprioritaskan, termasuk kesejahteraan guru dan dosen.
Perbaikan fasilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi sorotan lain yang mesti mendapat perhatian anggaran.
Masalah sekolah rusak, kekurangan sarana dan prasarana, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana juga harus menjadi fokus penggunaan dana.
Esti menilai penggunaan anggaran pendidikan perlu lebih efektif dan tepat sasaran agar persoalan mendasar ini terselesaikan.
Ia menyoroti masih masuknya biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pos anggaran pendidikan.
Menurut Esti, pembiayaan MBG perlu dipisahkan dari fungsi inti pendidikan tanpa harus menunggu masa penyesuaian hingga APBN 2028 yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
Esti mengakui MBG adalah program penting, namun pembiayaannya tidak boleh menggerus ruang fiskal untuk kebutuhan utama seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rehabilitasi sekolah, pendidikan tinggi, kesejahteraan pendidik, riset, dan penguatan literasi.
Ia mendorong pemerintah mulai melaksanakan putusan MK terkait pendidikan dasar gratis melalui peningkatan alokasi BOS.
Dengan demikian diharapkan beban biaya yang ditanggung peserta didik di sekolah swasta dapat berkurang secara bertahap.
Menurut Esti, kenaikan BOS harus memperhitungkan biaya riil penyelenggaraan pendidikan dan perbedaan harga antarwilayah.
Perhatian juga harus diberikan pada sekolah kecil, kondisi daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan, serta peserta didik penyandang disabilitas.
Ia menegaskan ukuran keberhasilan anggaran adalah berkurangnya biaya yang dikeluarkan keluarga untuk pendidikan, bukan sekadar besarnya belanja negara.
Esti mempertanyakan pelaksanaan program renovasi dan perbaikan 71.744 satuan pendidikan yang disebut sebagai program tahun anggaran 2026.
Ia meminta pemerintah membuka data pelaksanaan program tersebut kepada publik agar keberhasilan dan lokasi perbaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi X DPR RI meminta penataan kembali postur RAPBN 2027 dengan memisahkan anggaran fungsi inti pendidikan dari pembiayaan MBG.
Esti berharap putusan MK dapat dilaksanakan pada 2027 sehingga alokasi MBG menjadi 0 dalam pos anggaran pendidikan pada APBN 2027.
Penataaan itu, menurutnya, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan anggaran pendidikan harus diukur dari indikator konkret seperti peningkatan BOS, terlaksananya pendidikan dasar gratis, pengendalian UKT, serta dukungan layak untuk guru dan dosen.
Indikator lain yang perlu diamati adalah perluasan jangkauan perpustakaan dan perbaikan kualitas pembelajaran secara nyata.
MY Esti Wijayati berasal dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menegaskan DPR akan terus mengawal efektivitas belanja pendidikan.







