Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Hj. Espin Tulie, S.E., M.Si., menegaskan perlunya penguatan Biro Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) agar pelaksanaan pembangunan daerah lebih efektif.
Menurut Espin, dukungan anggaran, susunan organisasi, dan kualitas sumber daya manusia mesti disesuaikan dengan peran strategis kedua biro tersebut.
Ia menggambarkan Biro Ekbang sebagai semacam intelijen pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Espin, politisi PDI Perjuangan, dalam rapat yang dikutip Sabtu (25/7/2026).
Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo digelar bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Inogaluma DPRD.
Pembahasan bertema Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi fokus pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Komisi III telah membahas program-program dengan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan.
Untuk sesi ini, pembicaraan difokuskan pada kondisi dan kebutuhan Biro Ekbang serta Biro PBJ.
Komisi III mencatat bahwa alokasi anggaran untuk Biro Ekbang masih minim meski tugasnya meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pada sektor infrastruktur, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan pengembangan UMKM.
Selain masalah pendanaan, Komisi III menemukan kekosongan jabatan di struktur internal Biro Ekbang.
Terdapat beberapa posisi kepala bagian yang belum terisi sehingga berisiko menghambat koordinasi dan efektivitas kerja biro.
Pada pembahasan terkait Biro PBJ, Komisi III menyoroti keterbatasan jumlah aparatur sipil negara yang memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Espin menyatakan perlu alokasi anggaran untuk pelatihan agar lebih banyak ASN memperoleh sertifikat PPK dan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan.
Komisi III juga menilai perlu penataan kelembagaan di Biro PBJ sejalan dengan pemindahan sebagian fungsi pengadaan ke sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Penataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Espin menegaskan bahwa setiap usulan anggaran dalam APBD Tahun 2027 harus jelas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran daerah mesti diarahkan pada program yang mampu menjadi daya ungkit bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Kalau memang anggaran itu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, tentu harus kita dukung,” katanya.
“Tetapi kalau tidak memberikan manfaat yang signifikan, tentu harus menjadi bahan evaluasi,” tambahnya.
Hasil pembahasan bersama mitra OPD akan disusun sebagai bahan lanjutan dalam pembicaraan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo.
Komisi III juga akan meminta data pendukung dari masing-masing OPD agar setiap rekomendasi yang disampaikan memiliki dasar kuat.
Tujuannya agar penyusunan APBD 2027 lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.







