Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran akan dijalankan secara bertahap dengan dasar kajian teknis dan perlindungan lingkungan.
Proses perencanaan turut mempertimbangkan aspek keselamatan, kondisi sosial masyarakat, dan pelestarian kawasan cagar budaya di sekitar lokasi.
Proyek ini berada dalam Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran yang meliputi Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.
Pengembangannya juga menempatkan perhatian khusus pada keberadaan situs cagar budaya Candi Gedong Songo.
Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum keputusan final pengembangan dibuat.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh Dwi Anggia pada Selasa, 1 September 2026 di Jakarta.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, kapasitas PLTP Gunung Ungaran direncanakan sekitar 55 MW.
Target operasional pembangkit ditetapkan pada 2031, setelah seluruh tahapan pengembangan terpenuhi sesuai ketentuan.
Sebelum konstruksi, pengembang wajib memastikan karakteristik dan potensi reservoir melalui penelitian serta kegiatan eksplorasi.
Rangkaian kegiatan eksplorasi menjadi dasar penentuan kelayakan lanjut pengembangan panas bumi.
Pengeboran eksplorasi akan dilaksanakan berdasarkan kajian geologi dan geofisika untuk memetakan kondisi bawah permukaan.
Kajian tersebut juga menentukan target reservoir dan lokasi pengeboran yang sesuai kebutuhan teknis.
Teknik directional drilling digunakan agar sumur dapat diarahkan dari titik permukaan tertentu menuju target reservoir di kedalaman.
Akibatnya, penentuan lokasi sumur didasarkan pada data dan kajian teknis, bukan semata posisi sumber panas di permukaan.
Pelestarian Candi Gedong Songo menjadi salah satu pertimbangan utama sepanjang proses perencanaan dan pelaksanaan.
Pada 2019, social mapping oleh Universitas Diponegoro mengidentifikasi zona inti, penyangga, dan pengembangan di kawasan Candi Gedong Songo.
Setiap rencana kegiatan wajib mengacu pada ketentuan zonasi dan prinsip pelestarian yang berlaku untuk menjaga kawasan cagar budaya.
Dari keseluruhan wilayah kerja panas bumi, penggunaan lahan untuk operasi PLTP berkapasitas 55 MW diperkirakan berada di bawah satu persen.
Pada tahap pengeboran, kebutuhan lahan relatif terbatas dan disesuaikan dengan hasil kajian teknis, kondisi lapangan, dan ketentuan lingkungan.
Pemerintah juga mengevaluasi kebutuhan air, potensi dampak lingkungan dan sosial, serta langkah pengelolaan yang diperlukan secara menyeluruh.
Pemetaan sosial dilaksanakan untuk memahami kondisi masyarakat, penggunaan lahan, lingkungan, dan tata ruang di sekitar WKP.
Kementerian menekankan bahwa pengembangan panas bumi mencakup aspek masyarakat, lingkungan, tata ruang, perizinan, keselamatan, dan pelestarian budaya secara terpadu.
Penetapan WKP Ungaran oleh pemerintah pada 2007 menandai proses jangka panjang pengembangan panas bumi di wilayah ini.
Pengalaman pengembangan di Dieng disebut sebagai pelajaran penting untuk membangun sinergi antara energi, budaya, pariwisata, pertanian, lingkungan, dan masyarakat.







