Komisi IX DPR meminta agar proses hukum atas dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diselesaikan terlebih dahulu sebelum aset tersebut dialihkan kepada pihak lain.
Pernyataan ini disampaikan terkait wacana hibah unit motor listrik kepada guru honorer yang sempat mengemuka dalam pertemuan internal antara BGN dan Komisi IX.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengingatkan bahwa ribuan kendaraan roda dua itu masih berstatus sebagai barang bukti di Kejaksaan Agung.
Charles menegaskan bahwa langkah pengalihan baru boleh dilaksanakan setelah status hukum kendaraan-kendaraan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Menurutnya, jika secara prosedural sudah clear, pengalihan kepada guru honorer bisa menjadi pemanfaatan aset negara yang bernilai sosial.
Politikus PDI-Perjuangan itu juga menyebut bahwa pemberian sekitar 10.000 unit motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat membantu mobilitas tenaga pendidik yang berstatus honorer.
Charles menilai langkah tersebut berpotensi meredam sentimen publik negatif yang muncul akibat sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN.
Inisiatif hibah pertama kali diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat kerja tertutup bersama Komisi IX.
BGN menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan seluruh aset yang dibeli dengan anggaran negara tahun 2025, termasuk investasi pada infrastruktur teknologi informasi.
Namun Agustina menekankan bahwa pelaksanaan hibah tetap harus menunggu izin dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung sebagai pemegang bukti perkara.
Dokumen pengadaan menunjukkan kendaraan operasional tersebut dibeli pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana.
Komisi IX menyoroti perlunya penyelesaian aspek hukum agar aset negara yang bersangkutan dapat dimanfaatkan secara sah dan transparan bagi penerima yang layak.







