Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Belgia menggelar diskusi daring bertajuk “Curhat Politik 2026” pada Selasa (11/8).
Acara menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Once Mekel, sebagai narasumber utama.
Forum ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
Diskusi diikuti perwakilan DPLN PDI Perjuangan serta diaspora dari 11 negara: Belgia, Belanda, Jerman, Swedia, Austria, Inggris, Kuwait, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan Amerika Serikat.
Staf legislator dari Rumania juga turut ambil bagian dalam pertemuan virtual tersebut.
Pertemuan berlangsung hampir dua jam dengan peserta yang bergiliran menyampaikan aspirasi, keluh kesah, dan usulan kebijakan.
Isu pendidikan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) muncul sebagai dua topik utama yang paling banyak dibahas.
Dua perwakilan diaspora dari Jerman, Dewi Ratih Skiba dan Julia Voss, mengusulkan agar Indonesia mempelajari dan mengadopsi sistem vokasi Ausbildung.
Mereka menekankan kombinasi antara teori dan pemagangan serta perlunya pendampingan integrasi bagi peserta program di Jerman.
Seorang guru dari Swedia menyoroti pentingnya pembangunan fondasi moral anak usia 1–5 tahun.
Guru tersebut mencontohkan kebijakan di Swedia yang memprioritaskan pendidikan gratis sebelum program pemenuhan gizi.
Dalam isu perlindungan pekerja migran, Ketua DPLN PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachman, mendorong perluasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak-anak PMI.
Sharief juga mengkritik aturan Kartu PMI yang menjadi syarat pembawaan barang seperti ponsel dari luar negeri dan menyarankan alternatif seperti Kartu Cuti atau Kartu Lapor Diri.
Dari Jerman, Wayan Suryana menyinggung maraknya agen penyalur tenaga kerja bodong yang menipu calon PMI hingga telantar di negara tujuan seperti Malaysia.
Wayan mendesak pemerintah membentuk basis data resmi agen tenaga kerja bersertifikat beserta sistem pemantauan yang efektif.
Herberth Sinaga dari Inggris mengkritik responsivitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Ia juga menyampaikan kesulitan komunitas diaspora meminjam ruangan di KBRI untuk kegiatan budaya jika terafiliasi dengan organisasi partai politik.
Lud dari Belgia dan Endah dari Austria menyampaikan keluhan terkait keterbukaan fasilitas perwakilan RI.
Mereka berharap promosi budaya Indonesia tidak hanya terpusat di Bali dan dapat menjangkau wilayah di luar kota-kota besar.
Dari aspek ekonomi, Jennie Sinaga di Swedia bercerita tentang dimintai biaya tidak resmi ketika mencoba bertemu pejabat tinggi terkait rencana investasi di Indonesia.
Jennie menekankan bahwa potensi bisnis diaspora akan maksimal jika birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ia juga menawarkan gagasan kontribusi sukarela sebesar 1 persen dari hasil usaha diaspora untuk mendukung dana pendidikan di Indonesia.
Beberapa isu strategis lain yang muncul meliputi usulan dwikewarganegaraan, pelestarian bangunan adat, reaktivasi program magang luar negeri, serta persoalan imigrasi pencari suaka politik di Amerika Serikat.
Untuk menampung aspirasi berkelanjutan, Lud mengusulkan pembentukan kanal resmi atau desk luar negeri di DPR RI.
Lud juga mendorong kolaborasi riset antara mahasiswa pascasarjana diaspora dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menanggapi masukan tersebut, Once Mekel mengapresiasi keaktifan diaspora dan berjanji membawa aspirasi itu ke tingkat parlemen.
Once Mekel menyatakan, “Saya senang sekali bisa bertemu dengan diaspora dari berbagai negara. Saya sudah terima uneg-uneg, masukan, dan ide-ide yang sangat bagus. Semua sudah saya catat dan akan kita follow up. Saya harap kita bisa bertemu secara rutin.”
Ketua DPLN PDI Perjuangan Belgia, Ludovicus Mardiyono, menegaskan bahwa forum dirancang sebagai ruang dialog nyata dan meminta tindak lanjut dari wakil di Senayan.
Seluruh aspirasi yang dikumpulkan akan disusun menjadi laporan resmi untuk diserahkan kepada DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri sebagai bahan perumusan kebijakan publik.







