Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan seluruh industri pengolahan gula wajib memiliki kebun tebu sendiri.
Kebijakan itu merupakan penegasan kembali atas aturan yang telah ada dan didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Undang-Undang Perkebunan 2014.
Menurut Amran, tujuan utama langkah ini adalah mempercepat tercapainya swasembada gula sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan bahwa penerapan ketentuan tersebut selama ini belum dilaksanakan secara tegas oleh pelaku usaha.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.
Setiap unit pengolahan yang mengandalkan bahan baku impor diwajibkan untuk menanam dan mengoperasikan kebun tebu sendiri sebagai bagian dari kewajiban perusahaan.
Aturan terkait kewajiban kebun bagi pengolah gula memang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013.
Perusahaan pengolahan diwajibkan memenuhi sedikitnya 20 persen kebutuhan bahan baku dari kebun milik mereka sendiri, namun tingkat kepatuhan saat ini dinilai masih rendah.
Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, hanya satu perusahaan yang tercatat mematuhi kewajiban tersebut.
Amran menilai masuknya gula rafinasi impor dalam jumlah besar telah merugikan petani serta industri gula nasional karena menyulitkan penyerapan hasil panen lokal.
Pemerintah juga akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu dengan target bongkar ratoon seluas 100 ribu hektare pada tahun ini, yang nantinya ditingkatkan menjadi 150 ribu hektare.
Semua perusahaan swasta dan importir gula diwajibkan patuh, sementara regulasi akan diperbaiki untuk menutup celah yang memungkinkan penghindaran kewajiban memiliki kebun.
“Presiden sudah perintahkan dua tahun swasembada gula harus tercapai,” ujar Amran, seraya menegaskan penertiban kebun wajib, peremajaan tebu, sampai penindakan rafinasi ilegal akan dikebut serentak.







