Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan keprihatinan menyusul laporan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) gagal memenuhi kewajiban pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-6 sebesar Rp24,11 miliar.
Pernyataan itu disampaikan terkait kekhawatiran terhadap kondisi fundamental perusahaan yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Darmadi mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengingatkan manajemen PT Pos Indonesia agar segera menuntaskan persoalan mendasar perusahaan.
Menurutnya, kalau akar masalah tidak segera ditangani, kepercayaan pasar akan terkikis dan dampaknya bisa cepat terlihat pada posisi keuangan dan akses pembiayaan perusahaan.
Isu gagal bayar ini juga tercermin pada penurunan peringkat kredit oleh Fitch Ratings, yang menurunkan peringkat PT Pos Indonesia dari A(idn) menjadi C(idn).
Peringkat C(idn) menurut Darmadi mengindikasi status risiko kredit yang sangat tinggi pada skala nasional; hal ini menjadi sinyal bahwa kegagalan memenuhi kewajiban telah terjadi atau risikonya mendekati realisasi.
Ia mempertanyakan bagaimana sebuah BUMN dengan jaringan luas hingga pelosok negeri bisa berada pada titik kerentanan seperti itu.
Darmadi menekankan bahwa PT Pos Indonesia merupakan aset strategis negara dengan peran penting dalam layanan logistik nasional, sehingga kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Dia berharap pemerintah dan manajemen tidak sekadar fokus melunasi tunggakan, melainkan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap perusahaan.
Pembenahan yang dimaksud meliputi perbaikan kondisi keuangan, penguatan tata kelola, evaluasi model bisnis, serta peningkatan efektivitas pengawasan agar masalah serupa tidak terulang.
Pernyataan Darmadi tersebut dikutip Jumat (24/7/2026).







