Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan dengan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah meminta pengadilan menilai keabsahan serangkaian tindakan penegak hukum yang dilakukan terhadap kliennya.
Pengacara Febrie, Farizi, meminta hakim agar mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pemohon dalam persidangan tersebut.
Dalam berkas permohonan, tim kuasa hukum mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.
Mereka juga menuntut pembatalan tindakan penggeledahan di kediaman keluarga Febrie di kawasan Sentul City pada malam 8-9 Juli 2026.
Selain itu, tim meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3./2026/Polda Metro Jaya serta tindakan penyitaan yang dilakukan pada 9 Juli 2026.
Kuasa hukum selanjutnya menantang penetapan tersangka terhadap Febrie dengan merujuk Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.
Mereka juga mempermasalahkan tindakan pencegahan terhadap Febrie agar tidak bepergian ke luar wilayah Indonesia.
Permohonan praperadilan tersebut turut menyoroti beberapa Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 11 Juli 2026 sebagai tindakan lanjutan yang menurut kuasa hukum berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dipersoalkan.
Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta pengadilan menyatakan surat panggilan terhadap Febrie yang diterbitkan Kejagung tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan seluruh tindakan hukum lanjutan yang semata-mata bersandar pada penetapan tersangka dan upaya paksa oleh Termohon I tidak sah.
Mereka juga menuntut agar barang, dokumen, dan data yang disita dinyatakan sebagai hasil tindakan hukum yang tidak sah dan tidak boleh dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses perkara yang sedang berjalan.
Jika hakim berpendapat berbeda, tim pemohon memohon agar putusan diberikan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Sebelumnya, Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah pemeriksaan beberapa saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti.
Kejaksaan Agung juga menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU dan menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama terhitung Jumat, 24 Juli 2026.







